RADARSUMEDANG.ID – Fraksi PKS DPRD Kabupaten Sumedang dengan tegas menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Seruan itu bergema di Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumedang dalam rangka penandatanganan KUA-PPAS di Aula Tampomas, Gedung Pusat Pemerintahan Sumedang (PPS), Rabu (7/9).
Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Sumedang, Dadang Sopian Syauri mengatakan, pernyataan dari PKS ini merupakan bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah pusat yang baru-baru ini. Sebagaimana diketahui resmi telah menaikkan harga BBM bersubsidi.
“Kenaikan harga BBM akan berdampak pada masyarakat kecil. Karena kemarin masyarakat dibuat cemas dengan langka dan tingginya harga minyak goreng. Sementara kita belum sepenuhnya pulih pasca pandemi Covid-19. Sehingga tadi pada kesempatan itu kami fraksi PKS sudah sampaikan pendapat kami menyatakan penolakan terhadap kenaikan harga BBM bersubsidi,” kata Dadang kepada sejumlah awak media.
Senada Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Sumedang, dr. Iwan Nugraha mengatakan, pihaknya berpikiran bahwa kenaikan harga BBM akan berdampak luar biasa terhadap berbagai sektor. Mengingat dapat dipastikan, sebentar lagi harga-harga akan segera naik.
“Karenanya kami selain menyampaikan penolakan juga meminta pemerintah pusat mempertimbangkan kembali. Ini merupakan bagian dari kritik kita terhadap pemerintah pusat,” ujarnya.
Kendati pemerintah berencana akan memberikan bantuan sosial untuk mengatasi kesenjangan sosial di tengah kenaikan harga BBM bersubsidi. Ia menilai kebijakan itu justru akan merepotkan dan menambah beban anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten/Kota se-Indonesia.
“Pada kenyataannya pemerintah daerah harus ada mandatoris pending 2 persen dari APBD atau sekitar Rp 22 miliyar lebih, dan itu sudah cukup repot pemerintah daerah. Karena berdasarkan informasi tahun 2023 akan ada mandatoris pending juga untuk BLT namun tidak disertai dari dana transfer sehingga harus dipaksakan,” ucapnya.
Kondisi ini lanjut dr. Iwan merupakan kondisi fisikal yang sangat berat bagi kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang. Terlebih kondisi ini justru akan memperberat kondisi keuangan daerah.
“Dengan demikian dapat dipastikan bahwa berbagai indikator yang ingin dicapai oleh eksekutif di tahun 2023 tidak akan tercapai. Bahkan upaya cross cutting juga diprediksi tidak akan efektif,” katanya. (jim)
