RADARSUMEDANG.ID, ESTONIA – Tim Delegasi benchmarking (organisasi yang mengukur dan membandingkan kinerjanya terhadap aktivitas atau kegiatan serupa unit/bagian/organisasi lain yang sejenis) Pemkab Sumedang bergeser dari Negara Finlandia ke Estonia, setelah 4 hari penuh belajar tentang digital services dan pendidikan dari Finlandia.
Kali ini tim yang terdiri dari Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir, Sekda Herman Suryatman, Kepala Bappppeda Hj Tuti Ruswati, Kepala Dinas Pendidikan, Agus Wahidin, Sekretaris Diskominfosanditik, Kemal Idris, juga dua Wakil Ketua DPRD yakni Jajang Heryana dan Ilmawan Muhammad mengunjungi Kota Tallin Estonia untuk berkunjung ke Talin Service Center.
Mereka diterima baik oleh Elle Veltmann selaku Service Centre Manager atau jika di Indonesia tempat ini dinamakan Mal Pelayanan Publik (MPP), yakni tempat pelayanan terpadu satu pintu atau one stop service.
Menurut Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang, Herman Suryatman, di tempat pelayanan itu terdapat 500 lebih jenis layanan yang diberikan, baik secara digital maupun manual.
Beberapa layanan digital terpopuler di Estonia antara lain Pajak dan Bea Cukai, Portal Pasien, e-File, dan e-Business Register.
Menariknya kata Herman, ada satu layanan aplikasi umum yang digunakan untuk memberikan layanan digital yang dinamakan AKIS (Avalike Kogunemiste Infosusteem).
AKIS adalah platform super aplikasi yang mengintegrasikan semua layanan dalam satu portal. Semua tahapannya dilakukan secara digital dan terintegrasi, mulai dari akses registrasi, proses rekomendasi pada lintas departemen, sampai dengan perizinan dikeluarkan.
“Yang menarik adalah aplikasi AKIS tersebut dibangun oleh programmer sendiri yang merupakan pegawai pemerintah. Tim Leader-nya adalah Elle Veltmann, yang menerima dan memberikan penjelasan kepada kami,” kata Herman dalam keterangan tertulisnya di Kota Tallin, Senin (28/11) kemarin.
Herman juga mengatakan, secara teknis lamanya pelayanan tergantung kepada besarnya area. Semisal untuk traffic transportation akan memakan sedikit waktu.
“Bahkan disana ada pula petugas yang bertugas untuk melakukan pendampingan bagi yang tidak mengerti dan mampu menggunakan sarana teknologi informasi,” ujarnya.
Selain itu dijelaskan Herman, 99 % layanan publik di Estonia dilakukan secara digital. Meskipun pada umumnya, disediakan pula layanan manual bagi masyarakat tertentu yang membutuhkan, seperti disabilitas dan orang lanjut usia.
“Seperti halnya di MPP, di Tallin Service Center ada petugas front office yang akan menunjukkan harus ke loket mana masyarakat datang. Sebelumnya pada saat datang, mereka terlebih dahulu mengambil antrian,” paparnya. (jim)
