RADARSUMEDANG.ID – Badan Pengawas Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Barat telah menjadikan Sumedang sebagai tempat sosialiasi Optimalisasi Peran Tugas dan Fungsi BPK dan DPR dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa.
Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir yang hadir pada kesempatan tersebut mengatakan, sosialisasi ini sangat penting bagi para Ketua (Badan Pemasyarakatan Desa) BPD. “Kehadiran BPK akan menginspirasi kita dalam menjalankan tugas selaku BPD yang akan bermuara kepada peningkatkan pengawasan yang baik sehingga berdampak kepada kesejahteraan masyarakat,” jata Dony di Graha Asia Plaza, Rabu (12/4) kemarin.
Ia juga menyampaikan, Kabupaten Sumedang telah memiliki terobosan baru atau inovasi di bidang pengawasan. Di antaranya implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Desa (SAKIP Desa) dan implementasi pembangunan Zona Intergitas Desa (ZI Des).
“Inovasi tersebut sebagai alat dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam mewujudkan Good Governance dan Clean Government menuju aparatur pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya pelayanan prima serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja desa,” ujarnya.
Untuk mengetahui seberapa besar atau tingkat implementasi inovasi tersebut, dijelaskan Dony, secara berkala dilaksanakan evaluasi melalui tool Lembar Kerja Evaluasi (LKE) melalui Inspektorat Daerah Kabupaten Sumedang.
Tak lupa ia berpesan kepada para peserta untuk menjadikan kegiatan tersebut sebagai dialog yang positif untuk bersama-sama mendorong optimalisasi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.
“Diharapkan kegiatan ini mampu meningkatnya pemahaman dan dukungan masyarakat terhadap peran BPK dan DPR dalam melaksanakan pengawasan pengelolaan Dana Desa serta meningkatnya mutu hubungan kelembagaan BPK dengan pemangku kepentingan,” katanya. (jim)
