RADARSUMEDANG.id, KOTA– Direktur Komite Nasional Pengawas Kebijakan Publik (KNPKP) Toni S Liman menilai bahwa keputusan Kemendagri menunjuk Penjabat Bupati Sumedang, Herman Suryatman sudah berlandaskan transparansi, prinsip otonomi daerah dan demokrasi.
“Tentu patut disyukuri, karena putra daerah lah yang akhirnya ditunjuk untuk menjadi Pj Bupati Sumedang. Selain sudah mengetahui seluk beluk di tataran birokrasi Pemkab Sumedang. Hal ini juga dapat memudahkan dalam menata sistem yang mungkin belum terselesaikan secara sempurna khususnya di beberapa SKPD, terkait dengan pelayanan masyarakat,” kata Toni Liman kepada Radar Sumedang, Selasa (19/9).
Pria yang akrab disapa Liman ini juga mengaku cukup terkejut. Pasalnya, Herman muncul secara mengejutkan mampu menyisihkan beberapa kandidat yang juga cukup kuat dari pusat, di tengah isu dan banyak dugaan bahwa pemerintah pusat menyiapkan agenda sendiri yang belum tentu sejalan dengan agenda Pemda Sumedang, seperti terkait Pilpres.
“Jadi meskipun dalam perjalanannya kemarin sekda Herman seperti bukan selera salah satu parpol yang mengusulkan tiga nama melalui DPRD kabupaten Sumedang beberapa waktu lalu, semoga tidak menjadi masalah setahun ke depan,” ujarnya.
Kendati demikian dirinya meminta kepada Pj Bupati untuk fokus pada dua hal. Pertama terkait dengan investasi, karena hal ini sangat diperlukan untuk melanjutkan beberapa pembangunan yang harus bisa dilakukan, pasca beroperasinya jalan Tol Cisumdawu yang memudahkan pergerakan dari kota ke kota sekitarnya.
“Seperti, investasi di bidang pariwisata, perumahan, investasi langsung penyertaan modal dan pemberian pinjaman, investasi permanen kerjasama daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk pemanfaatan aset daerah misalnya. Supaya mampu mendongkrak capaian PAD Sumedang,” ucapnya.
Kedua lanjut dia, Pj Bupati harus mengawal serta menyukseskan gelaran Pileg, Pilkada hingga Pilpres di tahun politik 2024, bisa selesai dengan tetap kondusif berkeadilan sehingga ia menyarankan, Herman harus cepat berkolaborasi dan mencairkan suasana dengan seluruh partai politik yang ada.
“Kalau kemarin selama bertugas menjadi sekda kan fokusnya ke penataan internal, ASN dan pelayanan dengan beberapa raihan prestasi yang mentereng. Kalau sekarang mau enggak mau sudah menjadi orang politik yang harus dan bisa menyelaraskan seluruh komponen kebijakan di daerah,” katanya.
“Herman juga harus mengambil ilmu perpolitikan dari Bupati maupun Wabup kemarin. Termasuk juga harus mampu menjaga hati serta ritme bekerja pejabat maupun staf ASN melalui penunjukkan pengganti sekda secara cermat, agar tidak terjadi gejolak,” katanya lagi. (jim)
