RADARSUMEDANG.id, KOTA – Sekitar 50 warga tiga desa, yakni Desa Sirnamulya, Mulyasari, dan Girimukti Kecamatan Sumedang Utara, kembali menggelar aksi unjukrasa untuk mempertanyakan progres penyelesaian dampak Tol Cisumdawu.
Aksi warga dimulai dari Kantor Desa Sirnamulya, dilanjutkan dengan menghentikan pengerjaan proyek Tol Cisumdawu di Bojongtotor. Setelah menghentikan proyek, massa bergerak ke Kantor Citra Karya Jabar Tol (CKJT) di pintu tol kota.
Di depan Kantor CKJT, sejumlah warga berorasi mempertanyakan progres penyelesaian dampak sosial Tol Cisumdawu di tiga desa, diantaranya tanah terdampak, bangunan rumah yang retak, hingga penetapan lokasi (penlok) untuk relokasi warga terdampak.
“Perhitungan kami sudah 5 kali demo-demo, tapi tetap saja nggak ada hasilnya, dari BPN, dari PPK, bahkan dari Pemda juga hanya janji-janji saja, tak ada realisasinya sampai saat ini,” kata Rudi, yang juga Ketua RT 01 RW 09 Desa Sirnamulya.
Di wilayahnya, kata Rudi, banyak rumah yang rusak akibat getaran dari proyek tol. Termasuk rumah orangtuanya di Desa Mulyasari yang awalnya bagus kini retak-retak.
“Karena sudah kesal diberi harapan palsu, awalnya kami mau menutup jalan tol, tapi karena ada himbauan dari Polres jadinya aksi damai. Tapi untuk proyek pengeboran di Bojongtotor kami minta dihentikan dulu sampai aspirasi dari warga ada kejelasan,” ucapnya.
Aksi warga tersebut diterima oleh pihak CKJT, PPK lahan, dan Pemda Sumedang.
“Kami menerima semua masukan dan aspirasi dari warga, tentunya akan kami sampaikan ke pimpinan,” kata Staf Lahan dan Humas CKJT, Asep Irwan.
Sementara itu Agus Suherman, dari Bagian Hukum Setda Sumedang mengatakan, Pemda Sumedang memberi bantuan beras bagi warga tiga desa yang gagal panen, karena sawahnya terdampak tol.
“Pemerintah daerah akan membantu menyelesaikan langsung dampak-dampak kecil, namun kalau yang dampak-dampak besar kami itu oleh panitia dan pemerintah diatasnya,” kata Agus, yang juga tim penanganan dampak Tol Cisumdawu.
Pemda Sumedang, sambung Agus, dalam hal ini sebagai fasilitator jika ada permasalahan.
“Selama ini pemerintah memfasilitasi permasalahan yang selama ini dialami warga. Untuk penlok itu izinnya di Provinsi,” imbuhnya.
Staf Ahli PPK pada Kementerian ATR/BPN RI, Wawan Eka Prasetya mengungkapkan, penlok relokasi warga terdampak Tol Cisumdawu saat ini tinggal menunggu tandatangan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) pada Kementerian ATR/BPN
“Kami butuh satu langkah lagi untuk izin ke gubernur untuk permohonan penlok harus ada izin ke KPA dulu. Satu izin itu yang akan kami tempuh bersama-sama koordinator menghadap ke Kementerian ATR/BPN,” imbuhnya.
Wawan menambahkan, lamanya proses izin penlok dikarenakan ada berkas-berkas yang harus dilengkapi. Namun dengan mendatangi langsung ke kantor kementerian, diharapkan dapat mempercepat prosesnya.
“Dalam hal ini sebenarnya dari semua kementerian tidak ada yang menghambat. Namun kadang ada berkas-berkas yang harus direvisi, seperti halnya ketidaksempurnaan data,” ujar Wawan.
Usai beraudiensi, warga akhirnya membubarkan diri sekira pukul 18.00 WIB. Warga pun mengaku kecewa lantaran hasilnya tidak memuaskan. (gun)
