SUMEDANG-Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu dari lima prioritas kerja untuk mencapai sasaran pembangunan nasional 2020-2024. Lalu bagaimanakah pemerintah Kabupaten Sumedang berikut para stakeholdernya menerjemahkan hal itu? Seperti apakah evaluasi pelaksanaan pembangunan Infrastruktur sepanjang tahun 2019?
Sudah umum diketahui, visi Sumedang Simpati yang termahtub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur. Hal ini pun secara praktis berkaitan dengan deklarasi Sumedang sebagai Kota Wisata. Tidak mungkin Kota Wisata itu diwujudkan tanpa ada infrastruktur yang layak.
Dalam evaluasi yang dilakukan oleh para pengusaha, sejumlah masalah muncul dalam pembangunan infrastruktur, dalam hal ini pembangunan dan pemeliharan jalan, sepanjang tahun 2019.
Dari sejumlah sumber yang diperoleh Radar Sumedang, sepanjang tahun 2019, ada 25 proyek peningkatan kualitas jalan. Ketua Kadin Sumedang H Thomas Darmawan mengungkap sejumlah masalah yang muncul setelah melakukan evaluasi terhadap pengerjaan proyek-proyek tersebut.
“Hasil evaluasi kami ini tentu akan menjadi bahan merumuskan langkah kami di tahun 2020 mendatang,” tandas Thomas atau yang akrab dipanggil Jitom itu.
Lebih lanjut Jitom pun menguraikan, sepanjang tahun 2019, memang telah terjadi banting harga penawaran yang tinggi. Namun kata Jitom, hal itu bukan berarti mengurangi spek pekerjaan.
“Ya memang harus dikembalikan juga kepada masing masing akhlak pengusahanya,” kata Thomas.
Lalu, dalam hal pelaksanaan pekerjaan beton jalan, lanjut Thomas, tidak bisa dilakukan langsung sampai selesai. Akibatnya ada sambungan dan umur beton berbeda.
“Tapi dari sini munculah solusi untuk penanganan beton yang retak dengan metoda injek atau digrouting,” tandasnya.
