RADARSUMEDANG.id, BANDUNG – Menjelang Pilkada Serentak pada November 2024 di Provinsi Jawa Barat, potensi penyebaran hoaks dan berita bohong menjadi perhatian penting. Komisi I DPRD Provinsi Jabar mengimbau semua pihak untuk aktif mengawasi dan berhati-hati terhadap penyebaran informasi yang tidak benar.
Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat H Ridwan Solichin, SIP, M.Si, mengungkapkan bahwa mengurangi penyebaran hoaks adalah tanggung jawab kolektif. Dia menekankan bahwa banyak informasi bohong saat ini beredar di media sosial.
“Informasi bohong sangat merugikan masyarakat,” ujar H Ridwan Solichin, Rabu (17/7/2024). Menurutnya, informasi hoaks di media sosial dapat mempengaruhi opini publik secara negatif, terutama selama periode pemilihan.
Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jabar ini menjelaskan bahwa hoaks yang beredar dapat memicu mispersepsi di masyarakat, yang pada akhirnya merugikan mereka sendiri. Selain kerugian material, informasi hoaks juga dapat menyebabkan kerugian non-material.
“Oleh karena itu, sudah saatnya pemerintah, penyelenggara pemilu, dan partai politik bersinergi dalam mengedukasi masyarakat agar tidak terjebak oleh informasi hoaks,” tegas H Ridwan Solichin. Selain hoaks, dia juga mengingatkan tentang maraknya kampanye hitam (black campaign) menjelang pilkada.
Komisi I DPRD Jabar mengimbau aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan tegas terhadap pelaku hoaks dan kampanye hitam. H Ridwan menambahkan bahwa Komisi I DPRD Provinsi Jabar akan terus bekerja sama dengan Diskominfo Jabar, KPU Provinsi Jabar, dan KPID untuk memastikan pelaksanaan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber Jurdil).(rik)
