RADARSUMEDANG.id, TANJUNGSARI – Pemerintah secara resmi mulai membatasi penjualan gas elpiji 3 kg (LPG subsidi) agar tidak lagi dijual oleh pedagang eceran. Ke depan, hanya pangkalan resmi yang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan terdaftar di Online Single Submission (OSS) yang boleh mendistribusikan gas melon tersebut.
Namun, kebijakan ini memicu kelangkaan LPG 3 kg di beberapa daerah. Komar, warga Kecamatan Tanjungsari, Sumedang, mengaku kesulitan mendapatkan gas subsidi sejak 2 Februari 2025.
“Barusan berkeliling dari Jatinangor ke Tanjungsari mencari gas melon kosong semuanya. Hampir di beberapa pedagang eceran kosong. Maksud dan tujuan pihak pemerintah mau apa ya?” ujar Komar, Senin (3/2/2025).
Keluhan serupa disampaikan Julita Putri, warga Cimanggung. Menurutnya, kelangkaan tidak hanya terjadi di tingkat pengecer, tetapi juga sampai ke agen resmi.
“Betul sampai di agen tidak ada. Apakah harus pake hawuuu? Sampai ada yang kelaparan tidak bisa masak karena gasnya kosong,” keluhnya.
Sementara itu, berdasarkan informasi dari laman resmi Pertamina, mulai tahun ini setiap pembelian LPG 3 kg di agen maupun pangkalan resmi wajib menggunakan KTP. Kebijakan ini bertujuan untuk mendata pengguna LPG subsidi berdasarkan daya beli, jenis konsumen, serta jumlah konsumsi bulanan.
“Pada saat akan melakukan pembelian elpiji 3 kg itu dipersyaratkan untuk menggunakan KTP,” kata Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan.
Menurut data Merchant Application (MAP) milik Pertamina, saat ini terdapat 222.404 pangkalan aktif yang menyalurkan LPG 3 kg. Dari total pembeli, sebanyak 86% atau sekitar 35,9 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) berasal dari sektor rumah tangga. Sementara itu, pelaku usaha mikro tercatat sebanyak 5,8 juta NIK, nelayan sasaran 29.600 NIK, petani sasaran 12.800 NIK, dan pengecer 70.300 NIK.
Riva menambahkan bahwa kebijakan ini bertujuan agar subsidi LPG 3 kg tepat sasaran dan dapat memantau pola konsumsi masyarakat.
“Jadi salah satu dampak positif dari implementasi subsidi tepat elpiji adalah melihat profil konsumen rumah tangga, di mana pembelian dari masing-masing pembeli dapat dilihat secara karakteristik, berapa jumlah tabung elpiji yang mereka konsumsi per bulan,” pungkasnya.
Meski demikian, warga berharap pemerintah segera mencari solusi agar distribusi gas melon tidak terganggu dan tetap mudah diakses oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.(tha)
