RADARSUMEDANG.id, JATINANGOR — Polres Sumedang memastikan seluruh rangkaian kegiatan retret kepala daerah gelombang kedua di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, yang akan digelar mulai 22 hingga 26 Juni 2025, berlangsung aman dan lancar. Persiapan pengamanan dilakukan secara matang melalui koordinasi lintas sektor bersama TNI, Pemerintah Daerah, hingga instansi terkait lainnya.
Wakil Kepala Polres (Wakapolres) Sumedang, Kompol Sungkowo, mengatakan bahwa rencana pengamanan (Renpam) telah disiapkan sejak jauh hari. Polres juga telah menjalin komunikasi intensif dengan unsur TNI, Satpol PP, Dinas Perhubungan (Dishub), serta pengamanan internal kampus.
“Kami sampaikan bahwa Renpam sudah kami matangkan. Koordinasi juga sudah dilakukan bersama unsur TNI, pemerintah daerah, dan instansi lain dalam rangka pengamanan retret gelombang kedua di IPDN Jatinangor,” ujar Kompol Sungkowo, Kamis (19/6).
Menurutnya, pengamanan akan difokuskan pada jalur-jalur strategis yang dilalui peserta, terutama tamu VIP dan VVIP. Mulai dari titik kedatangan seperti Stasiun Tegalluar, akses tol, hingga jalur arteri menuju kampus akan mendapatkan pengawalan ketat.
“Yang perlu diantisipasi adalah jalur perjalanan. Baik dari arah tol maupun jalan arteri menuju IPDN. Termasuk jalur dari Stasiun Tegalluar yang kemungkinan besar menjadi titik kedatangan beberapa peserta,” jelasnya.
Sementara itu, Dandim 0610 Sumedang, Letkol Kav. Christian Gordon Rambu, menegaskan pengamanan juga mencakup area-area vital di sekitar kegiatan, seperti lokasi penginapan, tempat kegiatan, dan jalur internal IPDN. Aparat gabungan akan bersinergi dengan petugas pengamanan dalam (Pamdal) IPDN.
“Pengamanan melibatkan Forkopimda, TNI, Satpol PP, Dishub, dan lainnya. Dari Polres Sumedang sendiri, kami akan menurunkan sekitar 100 personel untuk mendukung kelancaran dan keamanan kegiatan,” tegasnya.
Retret kepala daerah gelombang kedua ini akan diikuti puluhan kepala daerah dari berbagai provinsi di Indonesia. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program Kementerian Dalam Negeri untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan dan mempererat sinergi antarpemimpin daerah. (tha)
