RADARSUMEDANG.id — Hingga 22 Agustus 2025, realisasi pendapatan asli daerah (PAD) secara nasional baru mencapai sekitar Rp 726 triliun, atau 54,4% dari target APBD sebesar Rp 1.353 triliun. Realisasi ini menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, di mana capaian periode yang sama mencapai Rp 824 triliun atau sekitar 61,3% dari target.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menyatakan bahwa setoran pendapatan daerah masih tertinggal dan menjadi pekerjaan rumah besar bagi Kemendagri guna memastikan target terealisasi sesuai rencana. “Ini agak di bawah dari tahun anggaran 2024,” ujarnya dalam rapat kerja dengan DPR.
Tak hanya penerimaan, realisasi belanja daerah juga lesu—baru mencapai Rp 604 triliun atau sekitar 43,6% dari target belanja sekitar Rp 1.400 triliun. Bima Arya memperingatkan bahwa jika kondisi ini tak segera diatasi, pelayanan publik dan pembangunan daerah berisiko mandek..
Kemendagri juga mencermati adanya kesenjangan PAD antar daerah, di mana pendapatan hanya menyumbang 20–25% dari total penerimaan daerah—indikasi ketergantungan tinggi pada transfer pemerintah pusat. Selain itu, Wakil Mendagri menyoroti sejumlah faktor penyebab kebocoran dan lambatnya pendapatan daerah.
Data terbaru ini mencerminkan tantangan serius bagi pemerintah daerah dalam mencapai target fiskal hingga akhir tahun. Untuk itu, diperlukan langkah strategis dalam menggenjot penerimaan, mempercepat belanja, dan memperkuat tata kelola ekonomi daerah agar tidak membebani masyarakat secara tidak langsung.(net)
