BANDUNG–Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Provinsi Jawa Barat menilai telah terjadi ketimpangan penganggaran antara anggaran untuk rakyat dan anggaran untuk peningkatan sarana prasarana.
Hal itu disampaikan Sekretaris FPKS DPRD Provinsi Jawa Barat H Ridwan Solichin saat menyampaikan pemandangan umum FPKS tentang Nota Keuangan Gubernur Jawa Barat RAPBD 2020 pada Jumat (1/11) lalu.
Menurut Kang Rinso sapaan karibnya, terjadinya ketimpangan penganggaran itu bisa dilihat dari alokasi anggaran yang porsinya sangat sedikit untuk rakyat.
“Melihat nota keuangan Gubernur RAPBD 2020 yang disampaikan kepada kami, Fraksi PKS menilai telah terjadi ketimpangan penganggaran. Misalnya saja alokasi anggaran untuk perlindungan dan jaminan sosial itu Rp 4,8 miliar, kemudian program pemberdayaan sosial Rp 3,7 miliar dan program penanganan fakir miskin hanya Rp 2,4 miliar. Kalau ditotalkan anggaran untuk rakyat ini hanya Rp 10,9 miliar saja,” ungkap Kang Rinso baru-baru ini kepada Radar Sumedang.
Sementara itu, dalam nota keuangan gubernur RAPBD 2020 untuk anggaran peningkatan sarana prasarana alokasinya nyaris empat kali lipat dari anggaran untuk rakyat yakni total Rp 43,6 miliar.
“Dengan rincian alokasi anggaran program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Dinsos Rp 33,9 miliar dan program dukungan manajemen perkantoran Dinsos Rp 9,7 miliar,” tandas Kang Rinso.
Atas dasar itu Fraksi PKS DPRD Jawa Barat, lanjut Wakil Ketua DPW Jawa Barat Bidang Seni dan Budaya ini agar gubernur bisa meninjau lagi masalah ketimpangan penganggaran ini.
“Harapan kami dari hasil pemandangan umum fraksi-fraksi ini beberapa koreksi yang kami sampaikan bisa menjadi bahan peninjauan ulang agar Gubernur dalam mengatur alokasi anggarannya menerapkan prinsip-prinsip akuntabel dan juga berkeadilan,” sarannya.(rik)
