SUMEDANG–Kebijakan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu memilih pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang diterapkan disertai penerapan darurat sipil guna menghadapi wabah virus corona, menurut pandangan anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) H Ridwan Solichin dinilai jika memang benar opsi darurat sipil sampai darurat militer itu diterapkan akan menjadi opsi yang dinilai menakutkan bagi rakyat.
Menurut anggota komisi 1 yang membidangi pemerintahan ini Darurat Sipil Corona yang diterapkan pemerintah kemarin selain menakutkan, juga membuat bingung dan takut bagi rakyat.
“Pemerintah seharusnya jangan membuat bingung dan takut rakyat dengan opsi kebijakan darurat sipil. Jangan tambah beban pikiran dan hidup rakyat dengan opsi yang menakutkan masyarakat,” ujar pria yang akrab disapa Rinso ini.
RinSo mengatakan pemerintah harus menyudahi membuat kebijakan yang meresahkan dan membingungkan masyarakat dalam penanganan penyebaran virus corona. Pemerintah harus mulai melangkah dengan memutuskan kebijakan yang sesuai dengan ketahanan kesehatan.
Menurutnya, langkah itu bisa ditempuh dengan menerapkan kebijakan karantina wilayah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.
“Putus mata rantai penyebaran dan penularan Covid-19 karena ini akar masalahnya. Salah satu jalan paling baik adalah karantina wilayah. Karantina bisa diterjemahkan sesuai dengan situasi kondisi tiap daerah,” ujar RinSo.
Untuk itu Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPRD Provinsi Jawa Barat ini sangat mengapresiasi Bupati Sumedang H Dony Ahmad Munir beserta muspida yang telah memberlakukan Karantina Wilayah Parsial mulai Rabu dinihari 1 April 2020 pukul 00.00 sampai 14 April 2020 di setiap wilayah perbatasan pintu masuk ke Sumedang.
