MAJALENGKA, RADARSUMEDANG.ID–Di masa pandemi Covid-19, alokasi anggaran di tingkat desa banyak yang bergeser 30-60 % untuk penanggulangan Covid-19. Dampaknya banyak usulan alokasi anggaran pembangunan desa yang tidak tercover dari hasil musrenbang.
Untuk itu, Anggota komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat H Ridwan Solichin, S.IP., M.Si menyerukan agar kegiatan reses yang saat ini tengah digelar DPRD Provinsi Jawa Barat dari 1 s/d 10 Maret 2021 agar bisa dimanfaatkan oleh desa-desa di Jawa Barat untuk menyampaikan usulan pembangunan desa.
“Gelaran reses ini setara dengan Musrenbang yang digelar di desa. Artinya ada kesempatan untuk mengajukan usulan-usulan yang tidak tercover di musrenbang untuk selanjutnya disampaikan ke DPMDes,” ujar Kang RinSo, panggilannya, saat mengisi reses di Desa Pagandon, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka, Selasa (2/3/2021).
Sekretaris Fraksi PKS DPRD Provinsi Jawa Barat ini mengungkapkan dari 5315 desa di Jawa Barat ini masih banyak permasalahan yang perlu diselesaikan.
“Tentunya gelaran reses ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk menyerap usulan atau aspirasi dari desa-desa, karena untuk menyalakan Indonesia itu tidak harus menyalakan Jakarta, tetapi cukup menyalakan ‘lilin-lilin’ kecil di desa-desa,” terang Kang Rinso seraya mengatakan pihaknya telah mengusulkan agar Desa Pagandon pada Maret ini mendapatkan bantuan rutilahu sebanyak 70 rumah.
Meskipun saat ini Pemprov Jawa Barat telah mengalokasi dana PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional), sambung Kang RinSo, namun mayoritas dana PEN ini malah digunakan untuk infrastruktur fisik seperti pembangunan alun-alun.
