BANDUNG, RADARSUMEDANG.ID – Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, H Ridwan Solichin, SIP, MSi meminta pemerintah pusat untuk serius menangani kisruh pemberangkatan haji bagi calon jemaah haji tahun ini.
“Tugas pemerintah pusat untuk memperjuangkan kepada pemerintah Arab Saudi agar tahun ini bisa berangkat. Bahwa nanti ada persyaratan kuota dan prokes, saya kira itu konsekuensi,” ujarnya di Kantor DPRD Jabar, Selasa(8/6/2021).
Di samping meminta keseriusan pemerintah soal ibadah Haji, Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jawa Barat ini juga melayangkan kritikan perihal cara komunikasi pemerintah kepada publik dalam menyampaikan informasi.
“Terkait masalah ini pemerintah menyampaikan informasi yang sama jangan beragama yang membuat publik bingung. Misal atas ucapan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang saat itu menyebut bahwa Indonesia tak mendapatkan kuota keberangkatan jamaah untuk 2021. Padahal seperti diketahui bersama, hal tersebut tidaklah demikian,” bebernya.
Pihaknya meminta jangan sampai Indonesia yang dikabarkan tidak masuk di sebelas negara yang boleh berangkat haji, padahal sebenarnya tidak ada pernyataan itu dari Arab Saudi. “Jadi jangan sampai informasinya belum valid sudah disampaikan kepada masyarakat. Kan ini rakyatnya jadi bingung,” tandasnya.
Menurutnya jika ada WNI yang berangkat haji tahun ini, dan dengan khusyuk tulus ikhlas mendoakan keselamatan bangsa Indonesia maka insyaAllah akan diijabah oleh Allah, karena masjidil haram adalah tempat mustajab dikabulkannya doa.
“Justru jamaah WNI yang berangkat adalah akan menjadi pejuang keselamatan bangsa dari musibah pandemi covid 19, melalui doa-doanya,” terangnya.
Mengenai akuntabilitas dana haji, RinSo optimis lembaga pengelola dana haji tidak menyelewengkan amanat tersebut. Namun, jika nantinya pemerintah Arab Saudi memberi lampu hijau soal ibadah haji dan masyarakat tidak berangkat karena tidak adanya dana, maka harus ada yang bertanggung jawab.
“Tetapi saya optimis, karena pak Menko bilang katanya dana haji aman. Saya optimis saja,” tukasnya.
Begitu juga terkait pemanfaatan dana haji untuk tujuan investasi oleh pemerintah, menurut Rinso tidak menjadi soal asalkan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang ada.
“Yang terpenting dengan investasi itu tidak mengorbankan umat Islam sehingga batal berhaji. Jadi investasi jalan, pemberangkatan haji jalan itu patut diapresiasi,” pungkasnya.(*/rik)
