PAMULIHAN, RADARSUMEDANG.ID – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat (Jabar) H Ridwan Solichin, SIP, MSi mengungkapkan bahwa pada tahun 2021 ini Pemerintah Provinsi Jabar tidak akan mengeluarkan bantuan sosial (bansos) seperti di tahun 2020. Pasalnya dari informasi yang berhasil diketahuinya dari Pemprov Jabar mengaku tidak memiliki anggaran yang memadai.
“Dari informasi yang kami terima diketahui Pemprov menyatakan tidak memiliki anggaran yang memadai. Gubernur langsung ‘melambaikan tangan’ untuk usulan lockdown, pasalnya harus ada bantuan sosial,” ungkap Kang RinSo, sapaannya, Jumat (16/7/2021) di sela-sela monitoring PPKM Darurat di Desa Haurngombong Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang bersama jajaran Komisi 1.
Padahal seperti diketahui, pada bantuan sosial di tahun 2020, selama 3 kali itu diberikan Rp 500 per paket. Sayang untuk bansos keempat itu hanya uang Rp150 saja. Sebab, anggaran di tahun 2020 sudah terkuras.
“Bansos keempat kalinya akhirnya jadi uang Rp150 karena dananya itu yang kemudian karena ya kita belakangan diberitahu dewan secara keseluruhan, bahwa anggaran belanjanya teralihkan ke alokasi kesehatan dan sosial masing-masing sekian-sekian nilainya,” ulasnya.
Dari kenyataan tersebut Sekretaris F-PKS DPRD Jabar ini sangat menyayangkan, sebab seharunya bansos dari Provinsi ini harus ada sebagai konsekuensi dari jaring pengaman sosial akibat PPKM Darurat.
“Sangat disayangkan sekali, harusnya tidak terjadi seperti ini, benar-benar nihil bansos dari provinsi lantaran bukannya tidak ada uang, tetapi kami kira ini terjadi salah kelola APBD. Sementara dana anggaran untuk proyek mercusuar Gubernur terus jalan seperti pembangunan Alun Alun yang nilainya mencapai miliaran,” bebernya.
Politisi muda PKS Jabar ini menyarankan untuk menyusun rencana anggaran mengikuti belanja, bukan sebaliknya belanja mengikuti pendapatan daerah.
“Mind setnya perlu dirubah kita memiliki uang berapa dahulu. Baru, uang itu akan dibelanjakan untuk apa? Jangan berpikir kita butuh belanja 100 padahal uang belanjanya 80. Jadi yang 20 uangnya dari mana. Ya kalau begitu ceritanya defisit melulu. Kalau ada 80 ya belanjakan 80,” urainya.
Menurutnya, di tahun 2021 defisit Pemprov Jabar di angka Rp 3,7 triliun. Maka dari itu, diharapkan untuk segera merevisi APBD sehingga nanti P2APBD akan ada perubahan anggaran.
“Menyusun APBD perubahan nanti di APBD perubahan yang akan kelihatan dampak dari semester pertama,” katanya.(*/rik)
