Dewan Jabar Ingatkan Pemerintah Soal Ancaman Gelombang Ketiga Covid-19

oleh
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat H Ridwan Solichin (kanna)

BANDUNG, RADARBANDUNG.ID–Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) baru-baru ini menyinggung terkait rendahnya angka testing Covid-19 di Indonesia dalam sepekan terakhir (7-13 Oktober 2021).

WHO menyatakan proporsi tes positif secara nasional masih di bawah 2 persen atau hanya ada 1 per 1.000 penduduk menjalani tes Covid-19. Sementara sebelumnya dalam empat pekan terakhir angkanya lebih dari 4 : 1000 penduduk per minggu.

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PKS H Ridwan Solichin mengingatkan agar menurunnya angka kasus positif di Indonesia harus dipertahankan dengan tetap menjaga protokol 5M bagi masyarakat dan 3T bagi pemerintah.

“Upaya testing dalam mendeteksi kasus positif dari orang bergejalan bisa jadi menurun, namun testing untuk mencari yang kontak erat dan acak untuk mencari kasus konfirmasi jangan kendur, pasalnya angka konfirmasi harian kita masih ada bukan 0,” ungkap Kang RinSo, baru-baru ini.

Sekretaris F-PKS DPRD Jabar ini juga mengingatkan potensi gelombang ketiga yang diprediksi bisa terjadi pada akhir tahun seiring pelonggaran pembatasan sejak Agustus lalu. Potensi ini harus dicegah secara sungguh sungguh oleh pemerintah. Upaya 3 T menjadi salah satu kunci untuk mengetahui potensi terjadinya kenaikan angka kasus positif.

Ia menyebut tidak mengharapkan adanya gelombang ketiga dengan tetap mempertahankan protokol 5M dan 3T tersebut. Meski begitu, belajar dari hantaman gelombang kedua pada Juni-Juli lalu, perlu disiapkan skenario matang jika terjadi hantaman gelombang ketiga.

“Dari hasil kajian para ahli tekait ancaman gelombang ketiga tetap harus diantisipasi dengan terus melakukan sejumlah kesiapan. Dari mulai kesiapan stok obat, stok bed perawatan (BOR), stok oksigen dan ketersediaan tempat karantinan terpusat,” terangnya.

Langkah-langkah kesiapan itu harus dilakukan sebab banyak negara yang sudah mengalami serangan gelombang ketiga. “Langkah-langkah antisipasi dan kesiapan harus dilakukan terutama terkait vaksinasi harus dipastikan kepastian pasokan vaksinnya secara adil dan merata di semua daerah,” pungkasnya.(rik)