RADARSUMEDANG.ID, BANDUNG–Wacana pemerintah pusat akan menghapus bahan bakar minyak (BBM) jenis premium dan pertalite mendapat penolakan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Sekretaris DPW PKS Jawa Barat H Ridwan Solichin, SIP, MSi mengatakan dengan kondisi seperti ini, terlebih saat ini masih dalam kondisi pandemi, akan semakin sulit jika kedua jenis bahan bakar tersebut dihapuskan.
Seharusnya, sambung Kang RinSo sapaannya, saat ini pemerintah perlu fokus pada penanganan dampak pandemi. Ada dua hal, yang pertama, memulihkan kesehatan masyarakat, yang kedua peningkatkan ekonomi masyarakat khususnya UMKM dan rakyat kecil.
“Bukan sebaliknya, membebani masyarakat kecil dengan menghapuskan premium dan pertalite,” tandas Kang RinSo.
Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jabar ini meminta pemerintah pusat untuk menahan dahulu menghapus BBM jenis pertalite dan premium.
Selaras dengan yang disuarakan DPP PKS, menghapus BBM murah saat ini dinilai belum tepat meskipun saat ini Indonesia sudah saat beralih ke konsumsi bahan bakar yang lebih ramah lingkungan.
“Pasalnya dampak dari kenaikan ini diyakini bakal berimbas ke biaya transportasi menjadi lebih mahal. Lantaran harus menggunakan BBM yang lebih mahal harganya yang dipastikan membuat ekonomi masyarakat semakin sulit,” tandasnya.
Anggota legislatif dari dapil Jawa Barat XI (Sumedang Majalengka Subang) ini berharap pemerintah lebih fokus untuk memulihkan upaya pemulihan ekonomi dahulu. “Kami berharap pemerintah lebih fokus terhadap pemulihan ekonomi pasca pandemi dibanding menghapus BBM bersubsisdi,” harapnya.(rik)
