RADARSUMEDANG.ID, JATINANGOR–Sejumlah elite politik mengusulkan rencana penundaan pemilihan umum (Pemilu) 2024 mendatang dengan dalih saat ini masih terdampak pandemi. Hal tersebut terus menuai pro kontra dari sejumlah kalangan ada yang setuju ada pula yang menolaknya.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Umum DPW PKS Jawa Barat H Ridwan Solichin SIP, MSi dengan tegas mengatakan sangat menolak wacana penundaan pemilu tersebut lantaran selaras dengan DPP yang mengatakan tidak ada penundaan Pemilu.
“Jelas-jelas wacana penundaan pemilu itu menyalahi amanat konstitusi. Bahkan ada yang mengatakan jadi tidak jadinya pemilu nanti tergantung kepada para elite politik atau para ketum parpol. Nah-nah ini juga keliru, harusnya harus patuh pada konstitusi dan amanat rakyat bukan kepada elite parpol,” tandasnya dalam sebuah kesempatan, Senin (21/3).
Politisi muda dari dapil Jawa Barat XI (Sumedang Majalengka Subang) ini mengungkapkan mencuatnya wacana tersebut sebagai bukti nyata masih terjadinya fenomena sistem oligarki yang muncul dari sejumlah parpol non oposisi.
“Bisa jadi ini bagian dari delay policy atau politik menunda-nunda dengan maksud mempersiakan rencana lain di balik itu. Atau merasa belum siap dalam menghadapi pemilu 2024 dan masih banyak alasan lainnya, yang bisa mencederai konstitusi,” tandasnya lagi.
Pria yang juga menjabat Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jabar ini menegaskan pemerintah harus konsisten, terhadap kesepakatan yang telah ditentukan oleh Undang – Undang Dasar 1945.
“Konstitusi kita memerintahkan agar dilaksanakan pemilu setiap 5 tahun sekali, apabila Presiden, Wakil Presiden kemudian juga DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tidak dipilih dalam Pemilu 2024 maka sesungguhnya mereka telah kehilangan legistimasi di hadapan konstitusi dan ini kami kira sangat berbahaya,” terangnya.
Terkait alasan penundaan pemilu, Kang RinSo mengaku sependapat dengan pandangan Prof. Yusril Ihza Mahendra bahwa tidak ada celah lembaga manapun yang mampu menunda Pemilu.
Menurutnya, jika alasannya akibat pandemi, nyatanya hingga saat ini semua pihak juga tidak ada yang tahu pasti akan selesainya pandemi ini sampai kapan. “Jadi siapa yang bisa menjamin setelah 2027 pandeminya hilang. Di sisi lain pemerintah mengklaim kondisi ekonomi saat ini baik baik saja. Jadi sebetulnya tidak ada alasan lagi untuk menunda pemilu,” pungkasnya. (*/rik)
