RADARSUMEDANG.ID – Sekitar seratus warga melakukan demo menghentikan pengerjaan pembangunan konstruksi jalan Tol Cisumdawu di kawasan Binong, perbatasan Desa Mulyasari dan Sirnamulya Kecamatan Sumedang Utara, Selasa (24/5). Warga berasal dari tiga desa di Sumedang Utara yang terdampak pembangunan tol, yakni Desa Sirnamulya, Mulyasari dan Girimukti.
Selain menghentikan pengerjaan, sejak pagi hingga siang warga juga duduk-duduk menutup badan jalan. Satu per satu perwakilan warga berorasi menggunakan pengeras suara menyampaikan tuntutan mereka.
Salah seorang tokoh masyarakat, Iri Wahri menuturkan, tuntutan warga tersebut di antaranya meminta dibebaskannya lahan dan bangunan yang terdampak pembangunan tol.
“Ada 70 rumah di Sirnamulya dan 14 di Mulyasari yang belum dibebaskan dan dibayar. Itu belum terealisasi dari tahun 2017,” kata Iri.
Kemudian, lanjut Iri, warga juga meminta beberapa rumah dibebaskan. Sebab rumah-rumah tersebut mengalami retak-retak, dampak getaran yang dihasilkan dari proses pembangunan. “Pemilik rumah disuruh ngontrak, tapi kompensasi untuk pemeliharaan rumahnya tidak ada,” ujaranya.
Warga, kata Iri, merasa terganggu dengan aktivitas pembangunan yang masih berjalan hingga larut malam. Tak hanya itu, adanya pembangunan juga disinyalir menyebabkan longsor di Sirnamulya. Material longsor menimbun areal persawahan dan merusak saluran irigasi.
“Sawah yang biasanya panen setahun 3 kali kini hanya bisa 1 kali saja. Kami sudah laporan ke humas, tapi dia bilang longsor akibat hujan deras. Padahal sebelum ada pembangunan belum pernah kejadian (longsor),” ucapnya.
Menanggapi aksi warga yang turun ke jalan, pihak Satker menggelar audiensi dengan perwakilan warga dan Camat Sumedang Utara. Hasil audiensi disepakati bahwa akan dibentuk tim untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut.
“Kami berupaya mengakomodasi keinginan masyarakat, terutama warga terdampak pembangunan jalan tol,” kata Kepala Satker Pelaksana Pembangunan Tol Cisumdawu, Vidi Ferdian.
Namun, kata Vidi, terkait tuntutan pembebasan lahan, itu membutuhkan waktu. Saat ini, pihaknya sedang melakukan revisi penetapan lokasi.
“Kami sedang merevisi penlok dari Seksi I sampai dengan Seksi VI. Ini sedang dikumpulkan datanya oleh Satker lahan. Ditargetkan dalam beberapa bulan ini kami selesaikan pembebasan lahan,” ucapnya.
Camat Sumedang Utara, Asep Aan mengatakan, untuk mengatasi permasalahan dampak tol di tiga desa itu, Pemkab Sumedang akan membentuk tim kecil yang di dalamnya terdiri dari dinas-dinas terkait. Nantinya, tim ini yang akan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada di tiga desa terdampak tol.
“Nanti tim ini turun memverifikasi persoalan dan permasalahan di tiga desa ini, dan akan disinergikan dengan pihak Satker tol. Masyarakat sudah setuju. Mudah-mudahan pembangunan jalan tol bisa terus berjalan sesuai jadwal, tapi dampak-dampak yang ada di masyarakat juga selesai,” kata Asep. (gun)
