RADARSUMEDANG.ID, SUBANG–Bank BJB Syariah, DPRD Provinsi Jawa Barat dan sejumlah pihak lainnya menggelar seminar sehari dengan tema ‘Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah di Jawa Barat’ bertempat di Aula Kampus STEI Al Amar Subang Jalan Otto Iskandardinata, Gg Saluyu, Kabupaten Subang, Minggu (17/7/2022).
Hadir sebagai narasumber di antaranya Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang juga Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jawa Barat H Ridwan Solichin, SIP, MSi. Dalam pemaparannya Anggota Banggar DPRD Jabar yang familiar disapa Kang RinSo ini mengulas tentang kondisi riil perkembangan ekonomi syariah di Tanah Air umumnya dan Jawa Barat khususnya.
“Saat ini kita patut bangga karena Indonesia menduduki peringkat ke-4 sebagai pemain di kancah ekonomi dan keuangan syariah global. Peringkat ini merupakan pencapaian luar biasa dibanding pada tahun sebelumnya yang berada pada posisi kesepuluh,” ulas Kang RinSo, di hadapan ratusan peserta seminar yang mayoritas mahasiswa dan pelaku ekonomi syariah.
Selanjutnya, legislator muda PKS Jabar dari Daerah Pemilihan Jawa Barat XI (Sumedang, Majalengka, Subang) ini menyebutkan dalam sektor halal food Indonesia menduduki peringkat keempat, Islamic finance di peringkat keenam, muslim friendly travel peringkat keenam, modest fashion peringkat ketiga, obat-obatan dan kosmetik pada peringat keenam, dan media recreation di peringkat kelima.
“Ini sebuah pencapaian yang patut diapresiasi selain karena memang didukung dengan faktor Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, yang menjadi modal penting dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah kedepannya,” tandasnya.
Sosok yang juga praktisi wirausahawan muda yang getol membina para pengusaha Halal Network International (HNI) BC Jatinangor ini, dalam menghadapi tantangan pengembangan ekonomi syariah kedepan harus diikuti dengan transformasi dari industri perbankan.
“Yang tadinya berkutat dengan physical economy harus bertansformasi menjadi digital economy,” tukasnya.
Anggota Komisi 1 DPRD Jabar ini menyebutkan 20 persen penduduk Indonesia berada di Jawa Barat dengan jumlah penduduk 49,94 juta jiwa (BPS 2020) atau sekitar 50 juta jiwa dan sekitar 46,3 juta jiwanya beragama Islam.
“Sayangnya kalau melihat perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Jawa Barat cenderung melambat. Misalnya pertumbuhan perbankan syariah di Jawa Barat hanya 4,97 persen jika dibandingkan bank konvensional. Meskipun bank syariah di Jawa Barat terbanyak di Indonesia ada 374 bank,” tandasnya.
Menyikapi kondisi itu, Kang RinSo mendorong agar pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Jawa Barat terus lebih baik lagi. “Tentu tidak bisa dinafikan juga melambatnya tersebut bisa jadi karena adanya pandemi dan dampak krisis ekonomi global. Namun tetap strategi penting dalam pengembangan ekonomi syariah harus terus dimasifkan,” sarannya.
Kang RinSo menyebutkan sejumlah strategis yang bisa dilakukan dalam pengembangan ekonomi syariah tersebut. “Harus diawali dengan semangat kolaboratif dengan para stakeholder ekonomi dan keuangan syariah di Jawa Barat dalam membangun hubungan kerja sama dengan berbagai pemangku kepantingan,” katanya.
Begitupun upaya lainnya harus dilakukan seperti dengan menggiatkan kembali literasi dan edukasi ekonomi dan keuangan syariah kepada masyarakat. “Begitu juga semangat kebersamaan atau gotong royong dalam memasyarakatkan ekonomi syariah harus terus dibangun sehingga cita-cita mewujudkan tatanan tradisi ekonomi dan keuangan syariah sebagai budaya ekonomi masyarakat bisa tercapai,” paparnya.
Terakhir, Kang RinSo sedikit mengulas tentang Pergub No. 1 tahun 2022 tentang Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah. Dalam pergub tersebut berisi ruang lingkup dari aturan gubernur tersebut terdiri dari percepatan regulasi, perencanaan dan pendataan, pengembangan industri halal, kewirausahaan ekonomi syari’ah, keuangan dan pembiayaan syari’ah, infrastruktur pendukung, kelembagaan, promosi produk ekonomi dan keuangan syari’ah, kemitraan dan Insentif.
Hadir sebagai narasumber lainnya diantaranya Komisaris Independen BJB Syariah H Rio F Wilantara, Ketua PW Ikatan Sarjana Al Washliyah Jabar Jay Aryaputra Singgih, Ketua DPD KNPI Jabar Ridwansyah Yusuf Achmad, Dirut PT BPR Karya Utama Jabar M Noor Rahman, Dosen Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SGD dan Dosen STEI Al Amar Subang Endang Robiatul Adawiyah, SFiLI, ME.(*/rik)