RADARSUMEDANG.ID – Ratusan tenaga kesehatan (nakes) dan non nakes turun ke jalan melakukan aksi unjuk rasa untuk mengadu kepada para anggota DPRD Kabupaten Sumedang, Selasa (19/7/2022).
Mereka yang tersebar di 35 Puskesmas, Rumah Sakit (RS), Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) dan sebagian di Dinas Kesehatan ini menuntut kejelasan status kepegawaian.
Pasalnya selama ini para karyawan masih berstatus karyawan honor dengan gaji dibawah standar.
Belum lagi berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) nomor B/185/M.SM.02.03/2022, perihal Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tertanggal 22 Mei 2022 tentang penghapusan tenaga honorer di Tahun 2023, membuat para nakes dan non nakes lemas.
Salah seorang massa aksi, Wawan mengatakan, kedatangannya ke Gedung DPRD Kabupaten Sumedang untuk meminta kejelasan mengenai statusnya nanti.
Dirinya yang bekerja sebagai petugas administrasi di Puskesmas Darmaraja sejak tahun 2009 ini meminta Pemerintah Daerah mengangkat menjadi PNS atau setidaknya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Kami sudah bekerja belasan tahun tapi sampai saat ini tidak ada pengangkatan apapun. Sedangkan yang baru-baru dia bisa ikut tes PPPK maupun CPNS sehingga ada prioritas, lalu kami yang sudah mengabdi lama gimana,” kata Wawan disela aksi unjuk rasa seraya menyebut dirinya hanya diberi honor sekitar Rp 500 ribu per bulannya.
Adapun yang menjadi tuntutan para massa aksi d iantaranya, pertama meminta penambahan kuota untuk Nakes dan non Nakes sesuai data yang ada di SISDMK (Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan).
Kedua, tidak dibukanya CPNS atau PPPK untuk jalur umum sampai semua tenaga honorer yang sudah mengabdi di Puskesmas atau RSUD Kabupaten Sumedang diangkat menjadi PPPK atau CPNS
Sedangkan yang ketiga yaitu meminta kepada Pemerintah untuk menutup formasi dari pegawai swasta dan pegawai luar wilayah Kabupaten Sumedang. (jim)
