RADARSUMEDANG.ID – Jajaran birokrasi harus dilatih. Penekanan itu disampaikan Sekda Sumedang Herman Suryatman saat memberikan materi dalam acara Sosialisasi Pajak Daerah Dalam Rangka Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah serta Intensifikasi Dana Bagi Hasil Pusat dan Pajak Provinsi di Islamik Centre-Sumedang Kota pada Senin (12/9).
Sekda menyebutkan, biasanya birokrasi cari aman. “Kalau cari aman terus susah, tidak akan maju Sumedang. Yang penting niatnya niat baik, tidak ada niat jahat. Saya sarankan ke teman-teman harus punya target yang progresif. Karena dengan target yang progresif, pikirannya akan progresif, langkah-langkahnya progresif, pasti nanti hasilnya juga terbiasara progresif,” jelas Sekda.
Sebaliknya, jangan target yang biasa. Karena jika targetnya biasa, pikirannya biasa, langkah-langkahnya biasa maka hasilnya juga biasa. Sehingga harus bertarung untuk kebaikan. “Saatnya ASN bertarung untuk kebaikan dengan cara meningkatkan target pendapatan. Hidup yang tidak dipertarungkan tidak akan dimenangkan,” pungkasnya.
Dia mengungkapkan, kalau dibandingkan dengan sebelumnya, pendapatan parkir berlangganan jauh lebih besar. “Sebelumnya hanya Rp 290 juta, tahun 2021 kemarin Rp 1,2 milyar. Rp 1,2 milyar itukan lebih besar dari Rp 290 juta,” ungkapnya.
Di satu sisi efektif, tetapi di sisi yang lain tidak hanya bicara pendapatannya. “Kita juga bicara tentang belanjanya. Karena itu saya mendorong parkir berlangganan jangan kurang dari Rp 5 milyar,” pungkas Sekda.
Sehingga dari Rp 1,2 milyar ditingkatkan menjadi Rp 5 milyar. Karena pendapatan asli daerah (PAD) menentukan kemandirian daerah. Semakin tinggi pendapatan asli daerah, semakin tinggi kemandiriannya.
“Nah untuk parkir berlangganan sementara inikan masih terpisah dari Samsat. Kita ikut proses apa untuk mengutip retribusinya di kantor Samsat, tapi belum masuk ke sistem. Nah, ini saya sudah bicara dengan teman-teman Bappenda provinsi. Mudah-mudahan ke depan bisa masuk sistem, kalau masuk sistem saya optimis bisa sampai Rp 5 milyar,” jelasnya.
Disadari, hal ini berproses dan tidak seperti membalikkan telapak tangan. Sehingga yang paling penting berjalan kontinue dalam perbaikan-perbaikan. “Untuk mencapai target yang tinggikan ada prosesnya. Dan kita dorong proses ini, jangan berkecil hati,” sebut Sekda.
Satu sisi kelebihan Kabupaten Sumedang dalam program tersebut, yaitu di kabupaten/kota lain belum melaksanakannya. Mereka semua melaksanakannya masih secara manual. “Di Jabar hanya satu, Kabupaten Sumedang. Justru ini terobosan, yang lain akan mengikuti. Barusan dari Kepala Bappenda menyampaikan bahwa kabupaten dan kota lain akan mengikuti jejak sumedang,” terangnya.
Pihaknya optimistis apabila nanti masuk ke sistem. Dalam proses masuk sistem ini terlebih dahulu harus bicara dengan pihak Bappenda dan dengan Polda Jabar serta dengan pihak terkait lainnya. “Jawa Timur bisa, kenapa tidak Jabar. Waktunya sedang berproses,” ucapnya. (tri)
