Legislator PKS Jabar Kang RinSo, Dorong Pegiat Perempuan Aktif Memberikan Literasi Politik  

oleh

RADARSUMEDANG.ID, MAJALENGKA – Perempuan Indonesia saat ini benar-benar tidak lagi terbelenggu dengan aturan yang memposisikan dirinya sebagai objek. Bahkan sebaliknya, banyak perempuan Indonesia yang telah mengambil peranannya dan berkontribusi besar bagi bangsa dan negara ini.

Sebab, saat ini kita bisa melihat sendiri perempuan Indonesia sudah banyak tampil di berbagai bidang menunjukkan prestasinya, bahwa kaum perempuan dalam berkontribusi bagi bangsa ini tidak kalah dengan kaum Adam.

“Mereka, sudah mengisi posisi-posisi strategis di negeri ini dari level terendah sampai tertinggi. Mereka ada yang menjadi ilmuwan, akademisi, profesional di bidangnya, politisi, menteri, bahkan pernah ada yang menduduki posisi tertinggi sebagai presiden,” terang Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat H Ridwan Solichin, SIP, MSi saat didaulat menjadi narasumber dalam pelatihan pendidikan karakter bagi perempuan pegiat sosial, politik dan pendidikan.

Dalam seminar yang diikuti 100 perempuan pegiat sosial, politik, budaya, ekonomi & pendidikan di Kabupaten Majalengka pada Minggu (18/12/2022) itu memaparkan materi dengan tema Perempuan dan Kekuatan Karakter Indonesia.

“Bagi para perempuan srikandi yang hadiri disini, sudah seharusnyalah memiliki dan mewarisi kekuatan karakter perempuan Indonesia yang menjadi penyemangat dalam melanjutkan kiprah para pejuang cita-cita kesetaraan perempuan di Indonesia,” tandas Kang RinSo, sapaanya.

Legislator muda PKS Jabar dari Dapil Jabar XI (Kabupaten Sumedang, Majalengka dan Subang) ini mengatakan memasuki tahun Politik 2023, para perempuan pegiat di segala bidang ini harus ikut menentukan jalannya demokrasi di Indonesia dengan benar.

Sebab perempuan merupakan pilar kekuatan bagi suatu negara, termasuk menentukan pula bagi keberlangsungan negara Indonesia. Ada adagium yang menyebutkan, jika perempuan suatu bangsa itu kuat, maka niscaya negaranya pun bakal kuat.

“Perempuan atau wanita memiliki peranan yang sangat penting, bahkan di dalam ajaran agama Islam, posisi Ibu yang notabene adalah perempuan berada paling prioritas. Perempuanlah yang melahirkan calon-calon pemimpin di masa depan. Jika perempuannya kuat niscaya bangsa dan negaranya pun bakal kuat, karena melahirkan generasi bangsa yang kuat,” papar Kang RinSo.

Dalam seminar yang digagas Yayasan Perempuan Kuat Bermartabat, Kang RinSo, menambahkan, hal itu pun selaras dengan sebuah hadist Rasululloh SAW yang berbunyi ‘Wanita adalah tiang negara, jika baik wanitanya maka baiklah negaranya dan jika rusak wanitanya maka rusak pula negaranya.’

“Nasib sebuah bangsa dan negara sejatinya ada di tangan perempuan. Untuk itu kepada para perempuan selain harus berperan sebagai kodratnya menjadi ibu mengurus keluarga dan membesarkan anak-anaknya, juga memiliki tugas berat dalam memperjuangkan hak-haknya seperti yang digaungkan RA Kartini, agar memiliki kesetaraan gender,” tandasnya.

Termasuk dalam dunia perpolitikan, kaum perempuan pun harus mengambil peranannya agar hak-hak perempuan yang sudah diperjuangkan dengan susah payah oleh RA Kartini ataupun Raden Dewi Sartika tidak pupus begitu saja.

“Literasi politik bagi perempuan dewasa ini sebuah keharusan. Tidak ada kata apriori dengan politik. Perempuan juga harus melek politik. Jika dunia politik tidak diisi oleh perempuan baik-baik, maka jangan salahkan jika posisi itu diisi perempuan sebaliknya,” tandasnya lagi.

Anggota Komisi 1 DPRD Jabar yang juga Anggota Banggar ini menyebutkan saat ini representasi atau keterwakilan perempuan di parlemen terbilang sudah baik dari sisi kuantitas, sebagai mana diamanatkan Undang Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik yakni 30 persennya diisi perempuan. Hal itu dibuktikan dari beberapa kali pemilu terjadi peningkatan jumlah perempuan yang duduk di parlemen.

“Yang menjadi tugas berikutnya adalah meningkatkan kualitas setelah kuota 30 persen keterwakilan perempuan di parlemen itu terpenuhi. Para legislator perempuan ini harus memiliki barganing dalam memperjuangkan hak-haknya. Untuk itu diperlukan pendidikan politik yang berkelanjutan, serta terus meningatkan partisipasi perempuan,” pungkasnya.(rik)