RADARSUMEDANG.ID, KOTA — Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam koalisi aksi mahasiswa (KAM) di Sumedang menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang, Kamis (12/10/2023) sekitar pukul 13.30 WIB.
Mereka menuntut kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang yang berwenang melakukan pembinaan terhadap SDM di semua fasilitas kesehatan seperti Rumah Sakit dan Puskesmas supaya berkaca dari kasus meninggalnya seorang ibu hamil pada saat persalinan di RS.
Terpantau massa aksi yang berasal dari sejumlah perguruan tinggi di Sumedang ini menuntut pemerintah daerah agar melakukan pembenahan di bidang pelayanan kesehatan supaya lebih profesional dalam melayani dan menangani pasien.
Selain itu berdasarkan perkembangan yang terjadi di media sosial, masyarakat kerap mengeluhkan pelayanan yang buruk dari para tenaga kesehatan sehingga tak jarang pasien seolah-olah ditelantarkan hingga tak kunjung ditangani.
Sadar kedatangannya tidak disambut dengan ramah oleh pihak Dinas Kesehatan, massa aksi bergeser ke kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
Di kantor Setda, mereka pun tidak mendapat sambutan yang baik terhadap aspirasi yang mereka sampaikan.
Tidak ada pejabat berwenang di Setda yang menyambut. Yang ada hanya Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang, dr. Aceng Solahudin beserta beberapa staf di Setda Kabupaten Sumedang.
Kesal tak ditanggapi, mahasiswa pun terlibat saling dorong dengan aparat kepolisian juga Satpol-PP yang berjaga.
Aksi saling dorong pun tak berhenti disitu. Aparat keamanan pun harus menahan gerakan mahasiswa yang memaksa merengsek masuk, hingga pada akhirnya massa aksi diizinkan masuk ke kantor Setda untuk kemudian bertemu dengan Kepala Dinas Kesehatan.
Koordinator aksi, Ridwan mengatakan, aksi ini didasari atas kekecewaan mahasiswa terhadap pelayanan kesehatan di Sumedang yang kerap kali menjadi perbincangan.
“Kita tahu di Instagram maupun Facebook, banyak warga Sumedang yang mengalami keresahan tentang fasilitas kesehatan (faskes). Yang mana masyarakat tidak puas dengan SDM di faskes yang ‘judes’ dan sebagainya sehingga ini merupakan potret ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di Sumedang,” kata Ridwan kepada Radar Sumedang.
Oleh sebab itu, pemerintah daerah mestinya segera melakukan reformasi birokrasi khususnya di faskes, yang tentunya setiap hari masyarakat membutuhkan layanan kesehatan yang nyaman, mudah, ramah dan tidak berbelit-belit.
“Kalau saja terjadi lagi fenomena seperti ini, maka kami turun lagi ke jalan dengan gelombang yang llebih besar. Mau itu besok, lusa atau minggu depan, kami terbuka membuka pengaduan lewat media sosial kami koalisi aksi mahasiswa Sumedang,” ujarnya.
Ridwan juga mengatakan, pihaknya akan mengawal apa yang disampaikan Pj Bupati Sumedang Herman Suryatman bahwa dirinya siap merevitalisasi RSUD ke arah yang lebih baik.
“Kalau masih ada masyarakat yang masih mengeluhkan pelayanan kesehatan. Maka kami anggap janji revitalisasi yang dimaksud adalah bohong besar,” tukasnya.
Sementara dimintai tanggapannya, Kadis Kesehatan Kabupaten Sumedang, dr. Aceng Solahudin menyebutkan, respon mahasiswa merupakan bagian dari dinamika yang terjadi. Sekaligus mengingatkan bahwa SDM yang ada di faskes masih banyak kekurangan sehingga standar pelayanan harus ditingkatkan.
“Mudah-mudahan ini menjadi pemicu bagi kami semua sehingga kami bisa melakukan pelayanan sebaik mungkin,” sebut dr. Aceng.
Adapun, Dinas Kesehatan sebagai pembina dan pengawasan di RSUD dan Puskesmas lanjut Aceng, terus melakukan perbaikan supaya pelayanan kesehatan lebih maksimal.
“Semaksimal mungkin SOP kita laksanakan, karena hari ini dan besok sedang diaudit oleh Provinsi terkait dengan kejadian yang kemarin. Tapi secara keseluruhan terkait dengan pelayanan, jujur kita sudah ada peningkatan yang dibuktikan dengan paripurna. Hanya tinggal bagaimana kita memaksimalkan potensi yang ada, mudah-mudahan apabila dalam waktu ke depan ini bukan hanya RSUD tapi juga RS swasta,” paparnya.
Bahkan sambung dr. Aceng, Pj Bupati Herman mengakui bahwa faskes kita belum maksimal. Mengingat Pemkab Sumedang baru punya satu RSUD (kebanyakan swasta) sehingga harus punya dua lagi supaya pelayanan lebih maksimal.
“Alhamdulillah awal tahun ini akan ada dua rumah sakit swasta (sedang dibangun) dan siap operasional. Mudah-mudahan itu membantu kekuatan kita untuk melayani masyarakat sehingga kalau menggunakan APBD, nampaknya membutuhkan waktu yang lama. Sedangkan kebutuhan kita saat ini adalah bagaimana swasta ikut juga membangun disini seperti di UNPAD dan Cimalaka,” terang dr. Aceng. (jim)
