RADARSUMEDANG.id, KOTA – Pj Bupati Sumedang Herman Suryatman meminta kepada segenap keluarga besar ASN di lingkungan Pemkab Sumedang agar menjaga netralitas pada pemilu serentak tahun 2024. Sebagaimana arahan dari pemerintah pusat, ASN dilarang keras merespon setiap dinamika politik yang terjadi pada pemilu serentak tahun 2024.
Baik itu berupa bersikap aktif di lapangan maupun di dunia maya. “Kita harus arif bijaksana juga, ini masa transisi kepemimpinan yang mungkin masih ada ASN yang belum paham. Karena bagaimanapun media sosial merupakan keseharian dan sikap itu mungkin hanya spontanitas. Saya yakin ASN yang bersangkutan tidak bermaksud memberikan dukungan sehingga mereduksi netralitas,” kata Herman.
Karenanya, Pemkab Sumedang akan segera men-sosialisasikan kepada seluruh ASN bukan hanya secara fisik tapi juga secara online, supaya menjaga sikap dan netralitas. Kalau saja masih ada dinamika seperti itu, mungkin yang bersangkutan belum paham.
“Karena memang perlu waktu juga untuk sosialisasi, khususnya bagaimana sikap ASN di media sosial,” ujarnya. Kendati demikian dikatakan Herman, soal dukungan anggaran pemilu dipastikan sudah disiapkan oleh Pemerintah Daerah.
“Sesuai instruksi Menteri Dalam Negeri, anggaran perubahan kita sudah alokasikan demikian juga di murni sesuai dengan ketentuan,” ucapnya. Selain itu, Pemkab Sumedang sudah memastikan kesiapan Satpol PP terkait ketertiban umum, demikian juga pemadam kebakaran apabila nanti dibutuhkan siap 1X24 jam sehari.
Begitu juga untuk BPBD siap untuk membantu, kemudian RSUD dan 35 Puskesmas di Sumedang siap apabila ada hal-hal yang memang perlu penanganan di bidang kesehatan. Tak lupa juga Kesbangpol siap memback up terkait terkait politik keamanan dalam negeri.
“Jadi Pemda Sumedang dari mulai kecamatan sampai dengan tingkat desa, siap bahu membahu untuk mendukung pengamanan Pemilu 2024. Seluruh SKPD, kecamatan, dan desa siap bahu membahu mendukung pengamanan Pemilu 2024 sehingga penyelenggaraannya berlangsung lancar, tanpa ekses. Ini merupakan pesta demokrasi terbesar, tentu harus dipersiapkan dengan baik,” paparnya.
“Nanti ada keterlibatan Linmas. Camat bersama Forkopimcam harus merapatkan barisan dan pastikan kepala desa bersama perangkatnya tahu persis baru ditransformasikan ke jajaran Linmas. Kemudian salah satu yang memegang peran penting sampai ke tingkat TPS adalah Linmas yang secara fungsional Linmas berada dalam kendali Satpol PP sehingga Linmas harus deteksi dini, cegah dini, lapor dini,” tambahnya. (jim)
