RADARSUMEDANG.id, KOTA – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumedang memastikan akan ada tiga desa baru hasil pemekaran dari desa yang ada di kabupaten tersebut.
Kepala DPMD Kabupaten Sumedang, Asep Aan Dahlan, mengungkapkan bahwa penambahan tiga desa baru di tahun 2024 akan meningkatkan total jumlah desa dari 270 menjadi 273 desa.
“Tiga desa baru tersebut adalah Desa Galuh Pakuan hasil pemekaran dari Desa Cimanggung, Kecamatan Cimanggung; Desa Pananjung dari Desa Cinanjung, Kecamatan Tanjungsari; dan Desa Pasir Padang dari Desa Sarimekar, Kecamatan Jatinunggal,” kata Asep Aan saat diwawancarai belum lama ini.
Menurut Asep, pemekaran desa ini telah melalui proses panjang sejak tahun 2023, termasuk musyawarah desa, verifikasi administrasi, dan verifikasi teknis yang dilakukan oleh tim pembentukan desa persiapan kabupaten.
“Saat ini, kami sedang menunggu penetapan Peraturan Bupati (Perbup) tentang pembentukan desa persiapan untuk Desa Galuh Pakuan, Desa Pasir Padang, dan Desa Pananjung,” tambahnya.
Ia menjelaskan, tahapan verifikasi administrasi dan teknis oleh tim penataan desa dari Pemprov Jawa Barat sudah selesai, termasuk penerbitan kode register desa persiapan oleh Gubernur Jawa Barat pada 6 Juni 2024. Selanjutnya, pelantikan penjabat kepala desa persiapan dilakukan oleh Bupati Sumedang pada 7 Agustus 2024.
“Penjabat kepala desa persiapan wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya setiap enam bulan kepada bupati melalui camat dan kepala desa induk. Laporan ini akan dikaji dan diverifikasi untuk menentukan kelayakan desa persiapan menjadi desa definitif,” jelasnya.
Selain tiga desa tersebut, Asep juga menyebut bahwa berdasarkan data kependudukan bersih dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) per 26 Juli 2024, terdapat 28 desa lainnya di Sumedang yang memenuhi syarat jumlah penduduk untuk dimekarkan.
“Dari 28 desa tersebut, ada dua desa yang sudah menyatakan siap untuk dimekarkan, meskipun masih dalam tahap wacana,” pungkasnya.
Pemekaran desa diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik, mendorong pembangunan, dan mendukung kesejahteraan masyarakat di wilayah-wilayah tersebut. (jim)