RADARSUMEDANG.id, KOTA – Sejumlah desa di Kecamatan Sumedang Utara mengalami kesulitan dalam perbaikan akses jalan penghubung yang terdampak proyek Strategis Nasional (PSN) Tol Cisumdawu. Akses jalan ini menghubungkan Desa Mulyasari Sumedang Utara – Ciherang Sumedang Selatan dengan Desa Pamekaran dan Desa Pasirbiru Kecamatan Rancakalong.
Akibat proyek tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumedang terpaksa melakukan koordinasi untuk menindaklanjuti permasalahan ini. Wakil Bupati Sumedang, Fajar Aldila, bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang, Tuti Ruswati, memimpin rapat koordinasi di Ruang Rapat Wakil Bupati, Senin (24/2/2025), guna membahas solusi terbaik.
Plt Camat Sumedang Utara, Ili, mengungkapkan bahwa sejak pembangunan Tol Cisumdawu, beberapa kendala muncul, termasuk longsor pada tahun 2020 yang memaksa pelaksana proyek menggunakan jalan desa sebagai jalur alternatif sementara. Namun, Kementerian PUPR tidak dapat mengganti jalan tersebut karena lokasinya berada di luar ROW jalan tol.
Akibatnya, jalan desa sepanjang 1,6 km dan 600 meter hanya bisa dilewati satu mobil, menghambat mobilitas warga. “Dalam penetapan lokasi proyek, sebanyak 29 bidang tanah dan satu rumah di Desa Mulyasari terdampak. Di Mulyasari juga ada 19 rumah terdampak, dengan 12 rumah sudah masuk dalam penetapan lokasi, sementara 7 rumah lainnya masih menunggu keputusan dari Kementerian PUPR,” ujar Ili.
Pengecekan lahan di tiga desa sempat melibatkan tim geologi, namun keputusan akhir tetap berada di tangan Kementerian PUPR. “Bupati Sumedang sudah meninjau lokasi dan mendesak penyelesaian masalah ini, tetapi rencana perubahan anggaran 2024 untuk pembangunan jalan tidak disetujui karena jalan tersebut bukan jalan utama,” tambahnya.
Pemkab Sumedang terus berkoordinasi dengan kepala desa dan Kanwil Pertanahan terkait penetapan lokasi. Namun, pengajuan pembangunan jalan minim anggaran dan sempat ditolak warga. Hingga kini, penetapan lokasi terakhir pada 23 Mei 2024 belum terealisasi.
Wabup Fajar Aldila menegaskan bahwa masalah utama adalah keterbatasan anggaran, sehingga diperlukan koordinasi intensif dan tenggat waktu penyelesaian yang jelas. “Jika ada hambatan, segera laporkan secara rinci agar bisa segera dicarikan solusi,” tegas Fajar.
Sekda Tuti Ruswati menambahkan bahwa Dinas PUPR telah berupaya menangani banjir, tetapi derasnya arus air masih menyebabkan erosi, berdampak pada 16 rumah, termasuk 9 rumah di Sirnamulya yang warganya telah mengajukan relokasi.
“Jika ditemukan lokasi yang aman, mereka akan diajukan dalam program rehab rutilahu dengan memanfaatkan tanah kas desa,” ungkap Tuti.
Sementara itu, perwakilan BPN menjelaskan bahwa Kementerian PUPR telah mengajukan penetapan lokasi ke Kanwil Pertanahan untuk 239 bidang tanah, namun prosesnya terhambat karena kurangnya kelengkapan berkas.
Dari kajian teknis oleh tim PU Fisik, beberapa lokasi terdampak tidak dapat digunakan kembali karena risiko longsor yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan solusi jangka panjang untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan warga terdampak pembangunan.(jim)
