RADARSUMEDANG.id, KOTA – Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang telah mengusulkan pembangunan Sekolah Rakyat kepada Kementerian Sosial RI. Usulan ini menjadi bentuk dukungan Pemda terhadap program nasional yang diinisiasi oleh Presiden RI Prabowo Subianto, untuk menghadirkan pendidikan berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat miskin.
Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang, Tuti Ruswati, menjelaskan bahwa usulan disampaikan dalam Desk Sekolah Rakyat yang digelar Rabu (16/4) lalu. Acara tersebut diikuti oleh lebih dari 300 pemerintah daerah tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
“Pada desk tersebut dibahas legalitas lahan, kesiapan sarana dan prasarana, serta aspek lainnya sebagai langkah awal penyelenggaraan Sekolah Rakyat,” ujar Tuti kepada awak media, Senin (21/4/2025), di Pusat Pemerintahan Sumedang (PPS).
Menurutnya, Pemda Sumedang telah menyiapkan lahan seluas 10 hektare di Desa Mekarasih, Kecamatan Jatigede, yang akan dijadikan lokasi pembangunan sekolah tersebut.
“Untuk tahap awal, kami usulkan tiga rombongan belajar (rombel) untuk tingkat SMP dan tiga rombel untuk tingkat SMA. Semoga bisa segera disetujui dan mulai dibangun tahun ini,” ungkapnya.
Selain itu, Bupati Sumedang juga mengajukan program piloting Sekolah Rakyat di kawasan eks BRIN Kecamatan Pamulihan, untuk dua rombel tingkat SLTP.
“Lokasi tersebut cukup memadai dengan kapasitas 50 siswa. Tersedia juga ruangan untuk guru dan kepala sekolah, delapan kamar tidur, serta kamar mandi dalam,” jelas Tuti.
Program piloting tersebut akan berjalan selama satu tahun ajaran. Selanjutnya, kegiatan belajar akan dipindahkan ke bangunan permanen yang akan dibangun di Mekarasih setelah selesai.
Tuti menambahkan, model Sekolah Rakyat ini berbasis asrama. Di dalamnya, siswa akan mendapat pendidikan formal, pembentukan karakter, serta pembelajaran dengan kurikulum sekolah unggulan. Seluruh biaya pendidikan ditanggung negara secara penuh.
“Sekolah Rakyat ditujukan untuk anak-anak dari keluarga miskin ekstrem dan miskin, yang termasuk dalam Desil 1 dan 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN),” katanya.(jim)
