RADARSUMEDANG.id, KOTA – Pimpinan Komisi I DPRD Sumedang bersama jajaran melakukan kunjungan kerja ke Kantor Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Sumedang, di lingkungan PPS, Jumat (25/4/2025).
Ketua Komisi I DPRD Sumedang dari Fraksi Partai Golkar, Asep Kurnia, mengatakan bahwa kunjungan tersebut bertujuan untuk mendalami Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2024 yang telah diserahkan ke DPRD.
“DPRD memiliki waktu untuk melakukan pendalaman. Saat ini giliran Komisi I, dengan mitra kerja kami yaitu Setda dan Disdukcapil. Kami membahas berbagai capaian dan mencocokkan data-data yang telah disepakati,” ujar Asep kepada Radar Sumedang.
Menurutnya, LKPJ tersebut merupakan laporan tahun 2024 yang berada dalam masa transisi kepemimpinan dari Pj Bupati Herman ke Pj Bupati Yudia Ramli.
Beberapa masukan yang muncul dalam pembahasan, kata Asep, antara lain terkait batas-batas wilayah desa yang ditangani Bagian Tata Pemerintahan (TAPEM) dan belum tuntas hingga akhir 2024, sehingga perlu dilanjutkan pada tahun 2025.
“Selain itu, persoalan dampak dari pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Tol Cisumdawu juga masih muncul. Termasuk masalah investasi, khususnya soal kepastian alas hak kawasan investasi Butom di lahan eks Sampora yang harus segera dipercepat. Persoalan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) juga masih menjadi pekerjaan rumah,” jelas pria yang akrab disapa Askur ini.
Ia menambahkan, Komisi I juga turut mengawasi pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran.
“Setda menjadi instansi yang paling besar anggarannya mengalami efisiensi. Saya harap, efisiensi ini tidak sampai berdampak negatif pada kinerja ASN,” tegasnya.
Senada dengan itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang, Tuti Ruswati, mengatakan bahwa pihaknya membahas berbagai capaian program dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, sesuai visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sumedang.
“Intinya, DPRD menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja SKPD, termasuk Setda, serta mengevaluasi pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan untuk menyukseskan program pemerintah,” ujar Tuti.
Ia mengakui masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, khususnya program strategis daerah.
“Kami banyak berdiskusi soal investasi di kawasan Rebana Metropolitan, penyusunan RTRW dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), efisiensi anggaran, Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, dan lainnya. DPRD mendorong agar semua pekerjaan yang belum selesai dapat dimitigasi risikonya melalui kebijakan yang tepat,” ungkapnya.
Tuti menambahkan, ada 16 komponen pendukung yang harus mengalami efisiensi, mulai dari perjalanan dinas, konsumsi rapat, hingga kegiatan lainnya.
“Jika memungkinkan, kegiatan sosialisasi yang melibatkan banyak pihak bisa dilakukan secara daring, seperti melalui Zoom. DPRD pun tidak harus datang ke SKPD, bisa sebaliknya. Ini semua demi efisiensi tanpa mengorbankan kinerja. Harapannya, hasil dari efisiensi ini benar-benar memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” pungkasnya. (jim)
