RADARSUMEDANG.id, KOTA – Sebanyak 770 ijazah milik alumni SMA PGRI Parakanmuncang (SMAPPAR) tercatat belum diambil sejak tahun 2006 hingga 2025. Kasus ini mencuat setelah adanya instruksi dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi agar seluruh ijazah yang masih tertahan di sekolah segera diserahkan kepada pemiliknya.
Pihak sekolah mengaku tidak mengetahui pasti alasan para alumni belum mengambil dokumen penting tersebut. Namun mereka menegaskan, proses pengambilan ijazah tidak dipersulit dan tidak dikenai pungutan apa pun.
“Kami tidak pernah mempersulit. Bahkan jika hanya ingin meminta fotokopi legalisir pun kami layani. Tapi karena ijazah termasuk dokumen negara, hanya bisa diambil oleh siswa bersangkutan atau orang tuanya,” ujar Kepala SMAPPAR, Ellyna Herlina, S.Pd., belum lama ini.
Ellyna menjelaskan, penggunaan materai hanya diwajibkan bagi alumni yang mewakilkan pengambilan ijazah kepada orang lain, sebagai bentuk perlindungan agar dokumen tidak jatuh ke tangan yang salah.
“Kalau diambil langsung oleh yang bersangkutan, tidak ada syarat materai,” tegasnya.
Langkah sekolah membuka akses pengambilan ijazah ini disambut positif. Salah satu alumni, Dellina, mengaku mengetahui informasi tersebut dari media sosial dan grup Ikatan Alumni (IKA).
“Alhamdulillah, sejak sekolah aktif memberikan informasi dan menyiapkan layanan langsung, ratusan alumni sudah datang mengambil ijazah mereka,” katanya.
Ketua Komite Sekolah, Bachrudin, juga menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan ini. Menurutnya, ijazah adalah hak siswa yang tidak boleh dihambat, dan sekolah telah menjalankan prosedur sesuai aturan.
Dukungan datang pula dari Pemerintah Desa. Sekretaris Desa Sindangpakuon, Ridwan Sopiana, menyampaikan bahwa pihaknya ikut mengawal proses penyerahan ijazah agar berlangsung transparan dan tanpa pungutan.
“Penyerahan dilakukan tanpa syarat, tidak ada biaya tambahan. Hanya penggunaan materai sebagai bukti serah terima. Sejauh ini, semua berjalan lancar,” ujarnya.
Pihak sekolah berharap para alumni segera datang untuk mengambil ijazah mereka. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk pelayanan pendidikan yang humanis dan mendekatkan hak siswa kepada masyarakat.(tha)
