RADARSUMEDANG.id, BANDUNG – Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Barat, Haru Suandharu turut berkomentar terkait kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang memangkas dana hibah untuk pesantren. Dirinya menilai niat gubernur dalam melakukan efisiensi anggaran bisa dimaklumi.
Namun, dirinya mengingatkan pentingnya cara dan proses pengambilan keputusan yang sesuai dengan mekanisme dan penghormatan terhadap keputusan yang telah ditetapkan.
“Saya kira maksud Pak Gubernur baik, ingin memperbaiki tata kelola hibah agar tidak hanya diberikan ke lembaga yang itu-itu saja. Beliau juga menyampaikan soal akses politik yang lebih adil,” ucapnya.
Dirinya juga menyoroti proses efisiensi, yang dilakukan setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ditetapkan bersama DPRD. Baginya, perubahan yang dilakukan secara sepihak dapat menimbulkan kekecewaan, terutama dari kalangan pesantren yang sudah mengajukan proposal hibah sejak awal.
“Kalau memang ingin efisiensi, lakukan untuk tahun depan dengan perencanaan yang jelas. Masyarakat perlu diberitahu apa saja yang diprioritaskan,” tuturnya.
“Namun, jika APBD sudah disahkan dan tiba-tiba dilakukan pemangkasan lewat Peraturan Gubernur, tentu ini akan menimbulkan banyak pertanyaan,” lanjutnya.
Haru juga mengingatkan, akan pentingnya konsolidasi antara gubernur, DPRD, dan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dalam pengambilan kebijakan publik.
“Saya kira jangan memimpin Jawa Barat sendirian, jangan hanya berdasarkan komentar di media sosial. Semua ada aturan mainnya dan harus diambil melalui musyawarah. Di atas gubernur ada presiden, dan di atas presiden ada rakyat,” tandasnya. (mcr19/jpnn)
