RADARSUMEDANG.id, KOTA – Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Sumedang dari Fraksi PDI Perjuangan, Heti Andorina, menyoroti sejumlah permasalahan serius yang dialami petugas Pemadam Kebakaran (Damkar), mulai dari minimnya jaminan kesehatan hingga buruknya kondisi armada operasional.
Temuan ini didapat setelah Heti bersama rekannya sesama anggota Fraksi PDI Perjuangan, Ferry Budianto, melakukan kunjungan langsung ke markas UPT Damkar wilayah kota baru-baru ini.
Heti mengungkapkan pentingnya perhatian pemerintah daerah terhadap kesejahteraan petugas Damkar, meskipun anggaran yang tersedia sangat terbatas. Ia menjelaskan bahwa mayoritas petugas Damkar di Sumedang bukan berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN), melainkan tenaga honorer. Kondisi ini menyebabkan mereka tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan.
“Setelah mereka berjibaku menyelamatkan warga, tidak jarang justru mengalami cedera. Ironisnya, mereka harus menanggung biaya pengobatan sendiri karena tidak memiliki jaminan kesehatan. Ini sangat memprihatinkan,” ujar Heti kepada sejumlah awak media, Kamis (8/5/2025).
Selain masalah jaminan, Heti juga menyoroti kondisi armada Damkar yang memprihatinkan. Dalam inspeksi lapangan, Komisi III menemukan salah satu kendaraan mengalami rem blong.
“Minimnya anggaran pemeliharaan membuat armada tidak terawat. Bahkan, perbaikan darurat kami lakukan menggunakan dana pribadi. Kami langsung menghubungi bengkel untuk memperbaiki kerusakan, demi keselamatan petugas,” ungkapnya.
Politisi yang akrab disapa Teh Cinot ini menegaskan, Komisi III akan mendorong pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan yang lebih layak bagi petugas Damkar. Termasuk, pengalokasian anggaran untuk jaminan kesehatan, keselamatan kerja, serta perbaikan fasilitas operasional.
Tak hanya itu, ia menambahkan bahwa pihaknya segera menyusun rekomendasi resmi kepada eksekutif agar permasalahan ini ditindaklanjuti secara struktural dan berkelanjutan.
“Petugas Damkar adalah garda terdepan dalam situasi darurat. Mereka layak mendapatkan perlindungan penuh, baik dari sisi kesehatan maupun kelengkapan kerja. Ini bukan soal bantuan, tetapi kewajiban negara dan pemerintah daerah,” pungkasnya. (jim)
