RADARSUMEDANG.id, CIMANGGUNG – Ruas jalan kabupaten sepanjang tiga kilometer yang menjadi akses utama warga di tiga desa—Cimanggung, Tegalmanggung, dan Sindulang—mengalami kerusakan parah. Hingga pertengahan 2025, belum terlihat tanda-tanda perbaikan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumedang.
Kondisi ini menimbulkan keluhan warga dan ramai diperbincangkan di media sosial, termasuk grup WhatsApp warga setempat. Jalan berlubang dan bergelombang dinilai sangat membahayakan, terutama saat musim hujan tiba.
Solihin, seorang tukang ojek dari Dusun Bendungan, Desa Cimanggung, mengaku kesal karena harus menghadapi jalan rusak setiap hari. Ia juga menerima keluhan dari penumpangnya.
“Warga teh merasa dianaktirikan. Kenapa di Sumedang kota, Tanjungkerta, sampai Situraja mah bagus? Kalau ke Cimanggung mah dibiarkan rusak. Ini teh tanggung jawab siapa?” keluh Solihin.
Sebagian warga mengaku bingung mengenai status jalan tersebut—apakah kewenangan desa atau kabupaten. Ironisnya, beberapa gang kecil yang merupakan jalan desa justru sudah dicor dan diaspal dengan baik.
Kepala Desa Cimanggung, J. Rohana Jaelani, mengatakan dirinya kerap menjadi sasaran keluhan warga yang tidak tahu status jalan. Ia menegaskan bahwa jalan utama tersebut merupakan jalan kabupaten dan berada di luar kewenangan desa.
“Seringkali masyarakat yang tidak paham menyalahkan kepala desa. Mereka mengira dana desa tidak digunakan padahal jalan itu milik kabupaten. Kades Tegalmanggung dan Sindulang juga kena semprot warga,” kata Rohana.
Ia menambahkan bahwa jalan desa sepanjang 1.400 meter di wilayahnya sudah dirabat beton, meskipun hanya dilalui sebagian kecil warga. Sementara jalan kabupaten yang menjadi jalur penghubung antar-desa justru dibiarkan rusak.
“Makanya kami mohon Anggota DPRD dari Dapil 5 bisa menyampaikan aspirasi warga Cimanggung dan sekitarnya,” imbuhnya.
Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Sumedang dari Fraksi Golkar, Asep Kurnia, menyatakan bahwa pihaknya akan terus memperjuangkan perbaikan infrastruktur jalan, baik berstatus kabupaten maupun desa.
“Dalam pandangan Fraksi Golkar Jumat lalu, kami mendorong Pemkab segera menggunakan anggaran efisiensi untuk memperbaiki jalan dan irigasi,” ujarnya.
Asep menambahkan, salah satu peluang pembiayaan untuk perbaikan jalan akan dibahas dalam perubahan anggaran sekitar Juli hingga Agustus 2025.
“Perjuangan ini terus dilanjutkan oleh seluruh anggota DPRD dari Dapil 5,” tegasnya. (tha)
