RADARSUMEDANG.id, BANYUMAS — Bupati Sumedang H. Dony Ahmad Munir meminta perangkat daerah di Sumedang agar bisa mereplikasi sistem pengelolaan sampah terpadu yang berhasil diterapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas.
Hal tersebut disampaikannya saat melakukan kunjungan studi tiru ke Tempat Pemrosesan Akhir Berbasis Lingkungan dan Edukasi (TPA BLE) di Desa Wlahar Wetan dan TPST Kedungwaru Kabupaten Banyumas, Rabu (11/6/2025).
“Saya minta kepada seluruh kepala OPD menerapkan pola pengelolaan sampah di Banyumas. Sistem Banyumas ini terbukti berhasil. Kita tiru, kita replikasi dan kita sesuaikan dengan kondisi di Sumedang,” katanya.
Bupati Dony menekankan bahwa pengelolaan sampah tidak cukup hanya mengandalkan DLHK saja tapi dibutuhkan keterlibatan aktif dari seluruh elemen, termasuk dari perangkat desa, sekolah, dan lembaga masyarakat.
Menurut Bupati, model pengelolaan sampah di Banyumas menunjukkan bahwa sampah dapat menjadi sumber ekonomi bila dikelola dengan baik dimana sampah organik diolah menjadi kompos dan pakan maggot, sementara sampah plastik diproses menjadi RDF (Refuse-Derived Fuel) dan paving block. Hanya sekitar 9% residu yang berakhir di TPA.
“Kalau kita pilah dari rumah, sampah bisa jadi berkah. Mari kita mulai gerakan pilah sampah dari rumah. Nanti yang organik dikantongi putih, yang anorganik di kantong hitam. Dengan begitu proses pengolahan akan lebih efektif,” tambahnya.
Kepala DLH Sumedang, Wasman, menyatakan bahwa pihaknya siap menjalankan perintah Bupati untuk meniru sistem Banyumas secara menyeluruh, termasuk dalam hal teknologi, partisipasi masyarakat, dan kemitraan dengan KSM.
“Arahan Pak Bupati sangat jelas: tidak lagi ATM (Amati, Tiru, Modifikasi), tapi ATM plek. Kita replikasi penuh, bahkan alat pengolah seperti mesin conveyor dan pencacah pun akan kami ajukan secara bertahap,” ujar Wasman.
Ia juga menyebutkan, perubahan perilaku masyarakat adalah tantangan utama, namun dengan dukungan lintas perangkat daerah dan penguatan edukasi, Sumedang akan mampu menjadi pelopor pengelolaan sampah modern di Jawa Barat.(cwp)
