RADARSUMEDANG.id, JATINANGOR – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kembali menegaskan larangan pelaksanaan kegiatan study tour ke luar daerah. Hal ini disampaikannya saat menghadiri pelantikan Pamong Praja Muda Angkatan XXXII Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Senin (28/7), di tengah masih adanya kepala daerah yang memberikan kelonggaran terhadap kebijakan tersebut.
Dedi menyoroti penyimpangan makna study tour yang sering disalahartikan sebagai ajang rekreasi.
“Saya sudah tanya langsung ke kepala daerah seperti Wali Kota Bogor dan Bupati Cirebon. Study tour itu bukan jalan-jalan, tapi kegiatan ilmiah yang berorientasi pada riset,” tegasnya.
Menurutnya, kegiatan yang pantas disebut study tour harus mencakup aktivitas edukatif, seperti penelitian gunung berapi, aliran sungai, pengelolaan sampah, hingga kunjungan ke laboratorium pertanian atau industri.
“Kalau kunjungan ke industri untuk memahami proses produksi, itu termasuk study tour. Tapi kalau cuma piknik, itu lain urusan,” tambahnya.
Pria yang akrab disapa KDM itu mengaku prihatin dengan praktik di lapangan yang justru menjauh dari tujuan pendidikan. Ia juga merespons aksi protes dari pelaku pariwisata dan pengusaha travel terkait larangan tersebut.
“Kalau mereka sampai demo, berarti yang selama ini dijual bukan edukasi, tapi paket wisata. Itu manipulasi. Dan sekolah tidak boleh membodohi siswa dan orang tuanya,” tegas Dedi.
Gubernur menekankan bahwa kegiatan studi tetap bisa dilakukan tanpa harus ke luar daerah, karena setiap kabupaten memiliki potensi lokal yang bisa dimanfaatkan.
“Setiap daerah punya sawah, laboratorium, dan ruang belajar lain. Jadi, kalau ada sekolah yang masih nekat, kepala sekolahnya akan saya copot,” ujarnya.
Menanggapi pernyataan sejumlah kepala daerah seperti Wali Kota Bandung dan Bupati Sumedang yang dinilai memberi kelonggaran, Dedi menjelaskan bahwa konteksnya harus dipahami dengan tepat.
“Kalau piknik, silakan saja. Saya tidak pernah melarang orang piknik. Tapi jangan bawa-bawa nama sekolah. Kalau mau jalan-jalan, biar inisiatif orang tua dan murid sendiri. Sekolah tidak boleh jadi fasilitatornya,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Dedi kembali mengingatkan agar tidak menyamarkan kegiatan wisata dengan embel-embel edukatif.
“Study tour tetap boleh, asal dilakukan di dalam kota dan benar-benar untuk riset. Jangan disamarkan dengan piknik berkedok pelajaran,” tandasnya. (gun)
