Semakin Hari Hoaks Seolah Meracuni Masyarakat

oleh

RADARSUMEDANG.ID – Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (Diskominfosanditik) Kabupaten Sumedang mengakui bahwa fenomena hoaks atau kabar bohong masih beredar di kalangan masyarakat.

Semakin hari hoaks seolah meracuni masyarakat secara psikologis sehingga kerap memantik banyak dampak negatif terhadap penyebaran informasi.

“Setiap hari, kami selalu memantau setiap informasi yang beredar di masyarakat. Bahkan bila ada informasi yang dianggap janggal, kami selalu berkoordinasi dengan instansi terkait, baik itu di tingkat provinsi atau pun pusat,” kata Kepala Bidang Komunikasi pada Diskominfosanditik Sumedang, Saepul Amin, Rabu (16/3).

Khusus di Kabupaten Sumedang, kata Epul (sapaan akrabnya) langkah antisipasi untuk menangkal peredaran hoaks ini, salah satunya dilakukan dengan cara pengembangan dan penguatan kelompok informasi masyarakat (KIM).

KIM kata Epul, merupakan salah satu lembaga layanan publik yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, dengan berorientasi pada layanan informasi dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhannya.

“Bagi kami, KIM ini bisa dijadikan sebagai layanan informasi publik yang dapat menangkal peredaran hoaks. Jika benar-benar diberdayakan, kami yakin KIM bisa memberikan informasi yang benar kepada masyarakat,” ujarnya.

Karenanya ia meminta kepada para pengelola KIM di Kabupaten Sumedang, supaya bisa benar-benar menggali informasi dengan didasari data dan fakta. Sehingga semua informasi yang disampaikan kepada masyarakat, nantinya benar-benar membantu kebutuhan layanan informasi bagi masyarakat.

“Kami harap para pengelola KIM juga bisa lebih teliti dan cermat dalam memilih dan memilah setiap informasi. Terutama informasi dari media sosial. Bila ada informasi yang dianggap janggal, sebaiknya cepat berkoordinasi dengan Diskominfosanditik,” ucapnya.

Dengan demikian, selain sebagai penangkal hoaks, KIM juga harus bisa menyampaikan informasi secara utuh kepada masyarakat, mengenai berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

“Dengan begitu, setiap informasi yang diterima KIM, harus dibuktikan dulu kebenarannya sebelum nantinya disebarluaskan kepada masyarakat,” katanya. (jim)