RADARSUMEDANG.ID – Wakil Bupati Sumedang H. Erwan Setiawan lagi-lagi menemukan adanya komponen yang rendah dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (Sakip) di salah satu SKPD di lingkungan Pemkab Sumedang. Itu dikatakan Erwan usai memimpin akselerasi evaluasi Sakip Perangkat Daerah di Bapenda Sumedang, Selasa (4/10).
“Yang saya heran ada satu komponen yang hanya diraih 33 persen, yaitu evaluasi akuntabilitas kinerja. Ini nanti akan dibedah oleh Bapenda dan Inspektorat, kenapa rendah. Padahal komponen lainnya tinggi, bahkan ada yang sampai 100 persen,” kata Erwan didampingi Kepala Bapenda Sumedang, Rohana di Kantor Bapenda Sumedang, Komplek Pusat Pemerintahan Sumedang (PPS).
Atas dasar itu, dirinya meminta kepada Bapenda agar memperbaiki salah satu komponen Sakip yang masih rendah tersebut. Mengingat angka minimal dalam komponen tersebut harus 70 persen ke atas.
“Harusnya nilai Sakip Bapenda ini bisa AA. Ini ada kesalahan dalam evaluasi sendiri atau belum terlaporkan. Nanti coba bedah lebih mendalam lagi bersama Inspektorat,” ujarnya.
Meski demikian, lanjut dia, jika dilihat dari rentan tahun 2018 Bapenda hanya mendapat nilai 63,2. Kemudian tahun 2019 meningkat 10 poin menjadi 73 lebih, kemudian 79,5 dan tahun ini sekitar 83 lebih.
“Nanti akan dibedah lagi lebih dalam apa yang menjadi kekurangan. Saya sarankan evaluasi secara menyeluruh,” pintanya.
Lebih dari itu dirinya juga mengakui bahwa masih banyak nilai jual objek pajak (NJOP) yang belum sesuai dengan harga di lapangan. Termasuk dalam hal ini masih banyak potensi PAD yang belum tergali secara maksimal.
“Saya juga berharap saat ini seksi 1 Tol Cisumdawu sebagaimana kita ketahui sudah beroperasi, dan ditargetkan akhir tahun ini Cileunyi sampai Cimalaka (seksi 3) tersambung. Mungkin secepatnya kita akan berkoordinasi dengan Satker tol juga CKJT untuk segera kita tarik pajaknya,” katanya. (jim)
