RADARSUMEDANG.ID – Sosialisasi pengendalian gratifikasi di jajaran OPD saat ini masih belum optimal. Wakil Bupati Sumedang Erwan Setiawan meminta kepada segenap aparatur negara agar tidak terlena dengan zona nyaman.
Seperti biasanya, Erwan kembali mengingatkan agar para aparatur negara rasa disiplin pada diri sendiri, saling mengingatkan sesama rekan kerja agar berani mencegah, menegur dan melaporkan jika ada hal-hal di sekitar kita yang terindikasi pada suap maupun gratifikasi.
Ia juga meminta jajaran Inspektorat Daerah lebih memaksimalkan peran dan fungsinya dalam pencegahan KKN, yang salah satunya pengendalian gratifikasi dan benturan kepentingan.
“Di penghujung masa jabatan ini saya berharap tidak akan ada permasalahan-permasalahan baru yang muncul menyangkut gratifikasi di Kabupaten Sumedang,” tegas Erwan di sela Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pengendalian Gratifikasi bagi pimpinan OPD, BUMD, APIP dan Admin UPPG di Aula Korpri, baru-baru ini.
Sementara Inspektur Daerah Kabupaten Sumedang Nasam, mengakui bahwa sosialisasi pengendalian gratifikasi di jajaran OPD saat ini masih belum optimal. Terlebih selama ini masih ada anggapan bahwa gratifikasi adalah hal yang wajar dan menjadi budaya atau kebiasaan.
Meski demikian, kata Nasam, dalam segala kekurangan dan keterbatasan, Kabupaten Sumedang patut berbangga karena mendapat penghargaan peringkat satu nasional dalam pengendalian gratifikasi.
“Kita berfikir gratifikasi adalah penyimpangan anggaran padahal menerima tanda terima kasih setelah melaksanakan pekerjaan juga termasuk gratifikasi walaupun skalanya kecil. Hal itu harus diubah,” katanya. (jim)
