RADARSUMEDANG.ID, Jakarta – Bupati Kabupaten Sumedang Dony Ahmad Munir akan berkeliling daerah untuk membantu daerah daerah lain yang kasus stuntingnya masih tinggi. Hal tersebut diminta Presiden Jokowi dalam arahannya pada rapat terbatas di Istana Merdeka, yang secara khusus menghadirkan Bupati Sumedang, Senin (2/1-2022) kemarin.
Menurut Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dalam keterangan Persnya selepas ratas, mengatakan bahwa Kepala Negara menginstruksikan Bupati Sumedang untuk dapat membantu secara langsung daerah-daerah yang masih memiliki angka kasus stunting yang masih tinggi.
“Arahan Bapak Presiden, Pak Bupati (Sumedang) langsung dikirim ke sana untuk bisa membantu replikasi. Bukan sebagai pejabat bupati, tapi langsung dikirim ke sana untuk langsung bisa mereplikasi, membantu bupati dan wali kota di daerah-daerah yang nilai stunting-nya masih tinggi, tapi nilai SPBE-nya mencukupi agar bisa segera mengulangi suksesnya beliau,” ujar Menkes didampingi Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir dan Dirut Telkomsel
Lebih lanjut, Menkes menjelaskan bahwa di samping sistem pemerintahan berbasis elektronik yang baik, Kabupaten Sumedang juga memiliki proses bisnis dan sistem data yang terintegrasi. Selain membangun sistem pemerintahan berbasis elektronik yang bagus di Sumedang, juga sudah berhasil mengorkestrasi orangnya, business process-nya, dan sistem data elektroniknya menjadi satu, sehingga beberapa program pemerintahan.
”Bukan hanya stunting sebenarnya, beliau (Bupati Sumedang) juga sudah memperbaiki program kemiskinan, program kemudahan memberikan izin, itu jadi jauh lebih baik,” tutur Menkes.
Dijelaskan Menkes, Presiden Joko Widodo juga mendorong pemerintah daerah untuk dapat menerapkan teknologi digital dalam penanganan kasus kekerdilan (stunting) dengan menggunakan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).
“Arahan Bapak Presiden adalah tolong dipastikan semua kabupaten/kota nanti didorong penerapan sistem pemerintahan berbasis elektroniknya, koordinasi dengan MenPAN-RB,” ucap Menkes.
Khusus untuk stunting, tambah Menkes, Presiden menyarankan agar ditentukan di bawah koordinasi Bapak Wapres, Bapak Menko PMK, dan Kepala BKKBN, untuk memilih, bisa 20, 30 atau sampai 50 kabupaten/kota yang angka stuntingnya tinggi dan memang nilai SPBE-nya sudah mencukupi, agar apa yang sudah dilakukan di Sumedang ini bisa langsung direplikasi,” ujar Menkes Budi Gunadi Sadikin
Sementara itu, Bupati Dony Ahmad Munir menyebutkan, SPBE bukan urusan teknologi semata, tetapi berkaitan pula dengan masyarakat dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
“Intinya kami menggunakan teknologi sebagai tool yakni SPBE. Kami mempunyai platform, namanya “Simpati” atau Sistem Pencegahan Stunting Terintegrasi. Melalui platform ini, bagaimana seluruh stakeholders bisa paham bagaimana mengatasi stunting dan paham menggunakan aplikasi “Simpati”,” kata Bupati Dony.
Sebagaimana disampaikan Menkes, dirinya diminta oleh Presiden untuk berbagi pengalaman terbaiknya (best practice) dalam penanganan stunting dengan Kabupaten dan Kota lainnya yang ditunjuk.
“Inilah kontribusi Sumedang untuk negara Indonesia, bagaimana kita berkewajiban tidak boleh meninggalkan generasi yang lemah,” ucapnya.(cwp)
