SITURAJA – Pemerintah Kabupaten Sumedang menyambut terlindungi dari risiko sosial ekonomi. kehadiran Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil bersama Atalia Praratya pada gelar giat Sarling – Siaran Keliling Jawa Barat bertempat di Kecamatan Situraja, Kabupaten Sumedang.
Dalam kegiatan ini, hadir Wakil Bupati Sumedang, H. Erwan Setiawan mewakili Bupati Sumedang Atalia didampingi bersama Wakil Bupati Sumedang, H. Erwan Setiawan, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sumedang Rita Mariana bersama jajaran.
Setelah prosesi adat penyambutan, Atalia didampingi Rita memberikan simbolis kartu kepesertaan bagi tujuh orang Kader Posyandu, Apong Jubaedah, Elis Fatimah, Juarsih, Rosmiati, Siti Mariah, Tati Nurhayati, Yeyet Suryat di Posyandu Situraja, Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang, Rabu (2/8/2023).
Kegiatan Sarling Jabar makin menarik perhatian pengunjung manakala Atalia mengajak para kader posyandu dan juga penggerak ekosistem desa lainnya untuk aktiv dan berperan dalam memberikan edukasi dan literas terkait manfaat perlindungan jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan.
Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan bagi Kader Posyandu Kabupaten Sumedang menjadi bagian atas program yang sedang berjalan baik bagi kepengurusan maupun yang lainnya.
Pemerintah Kabupaten Sumedang, dalam hal ini Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir yang pada kesempatan ini diwakili oleh Wakil Bupati Sumedang, H. Erwan Setiawan menyatakan bahwa Kader Posyandu merupakan salah satu penggerak utama dalam menurunkan angka stunting di wilayah Kabupaten Sumedang, sehingga sebagai salah satu bentuk apresiasi kepada Kader Posyandu.
Pemerintah Kabupaten Sumedang berkomitmen untuk memberikan perlindungan melalui Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, agar para kader posyandu terlindungi dari risiko sosial ekonomi.
Hal tersebut selaras dengan yang disampaikan Kepala Kantor BPJS Ketengakerjaan, Rita Mariana di posyandu Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang,
“Hari ini kita memberikan kartu kepesertaan secara simbolis untuk kepentingan kader posyandu Kabupaten Sumedang yang selama ini kita jamin untuk kepentingan sebagai tenaga kerja, jumlahnya kurang lebih ada 9650 kader. Minimal pemerintah hadir untuk menjamin mereka karena mereka adalah ujung tombak untuk membuat Sumedang sebagai kota yang sehat,” kata Rita.
Kaitan BPJS Ketenagakerjaan lanjut Rita, yaitu sebagai salah satu upaya dalam percepatan pengentasan kemiskinan melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Berdasarkan data yang ada, kader yang membantu urusan kesehatan di Kabupaten Sumedang cukup banyak. Keberadaan para kader ini membantu Pemkab Sumedang dalam mewujudkan kesehatan bagi masyarakat Sumedang pada umumnya.
“Saya merasa yakin Sumedang bisa disebut bagus dan sehat, mendapat prestasi, salah satunya berkat upaya rekan-rekan kader kesehatan. Semoga kegiatan ini menjadi sebuah alat untuk menyamakan persepsi kedepan agar pelayanan ke masyarakat menjadi lebih baik sesuai perintah undang-undang,” kata Rita.
Rita menambahkan, dengan jaminan ini jika ada kader yang mengalami kecelakaan kerja maka mendapat bantuan untuk perawatan.
“Jika dirawat di rumah sakit swasta akan dirawat di kelas 2 dan jika di rumah sakit pemerintah akan dirawat di kelas 1,” katanya.
Pada kesempatan yang sama Atalia juga mendukung penuh program jaminan perlindungan bagi para Kader Posyandu dan perlunya sosialisasi, baik oleh perwakilan puskesmas maupun pihak BPJS Ketenagakerjaan.
“Tujuan dari sosialisasi tersebut agar ada kesamaan pemahaman tentang upaya pemerintah menjamin para kader, sehingga muncul semangat yang lebih dari para kader posyandu dalam membantu program Pemkab Sumedang,” ucap Atalia.
Untuk lebih mengoptimalkannya, Atalia menyarankan diperlukan adanya sebuah kesepakatan (MoU) yang dilakukan antara pemerintah Kabupaten Sumedang dengan BPJS Ketenagakerjaan.
“Hal tersebut sebagai dasar monitoring dan evaluasi dalam fokus mensejahterakan masyarakat Sumedang khususnya para kader Posyandu dan agar diketahui apa saja yang sudah dikerjakan apa saja yang menjadi kekurangan dan bagaimana langkah selanjutnya kedepan,” tandasnya. (adv).
