Wabup Sumedang Soroti Rendahnya Capaian Retribusi, Sebut Ada SKPD Baru Capai 9 Persen

oleh

RADARSUMEDANG.id, SUMEDANG – Wakil Bupati Sumedang, M. Fajar Aldila, menyampaikan keprihatinannya terhadap rendahnya capaian penerimaan asli daerah (PAD) dari sejumlah objek retribusi. Hal itu disampaikan usai menghadiri kegiatan evaluasi retribusi daerah yang digelar oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sumedang di Aula Hotel Hanjuang Hegar, Selasa (24/6/2025).

Fajar menekankan pentingnya evaluasi berkala terhadap realisasi PAD untuk mengetahui kinerja setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki potensi retribusi.

“Dalam rangka memperkuat kondisi fiskal daerah dari sisi penerimaan pajak maupun retribusi, kami akan terus melakukan evaluasi. Kami ingin tahu sejauh mana capaian masing-masing SKPD, karena ini menyangkut kemajuan Kabupaten Sumedang,” ujarnya kepada Radar Sumedang.

Ia mengaku prihatin karena hingga pertengahan tahun anggaran, masih ada SKPD yang pencapaian retribusinya sangat rendah.
“Ada yang baru mencapai 9 persen, padahal seharusnya di triwulan kedua ini minimal sudah menyentuh angka 40 persen,” ungkapnya.

Menurut Fajar, capaian retribusi yang masih jauh dari target menjadi perhatian serius. Pemerintah akan memanggil SKPD terkait untuk mengidentifikasi kendala serta mencarikan solusi yang tepat.

“Kami akan konfirmasi langsung apa saja hambatannya. Apakah karena lemahnya pengawasan, kurangnya inovasi, atau minim koordinasi di lapangan. Solusinya akan kami bantu fasilitasi,” tegasnya.

Fajar juga menyebutkan bahwa upaya menggenjot PAD sangat krusial, mengingat masih banyak program pembangunan yang memerlukan pembiayaan. Di antaranya peningkatan infrastruktur jalan, pelayanan pendidikan, kesehatan, hingga bantuan sosial.

Meski demikian, ia tidak menutup mata terhadap berbagai tantangan di lapangan yang turut menjadi penyebab rendahnya realisasi retribusi. Beberapa kendala tersebut di antaranya terbatasnya sumber daya manusia, lemahnya sistem pendataan objek retribusi, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi.

Tak hanya itu, masih banyak potensi retribusi yang belum tergarap maksimal akibat regulasi yang belum adaptif, tarif retribusi yang kurang kompetitif, serta belum optimalnya penggunaan teknologi dalam sistem pemungutan secara elektronik.

“Jika semua potensi ini bisa dikelola dengan baik dan terintegrasi, tentu akan berdampak besar terhadap peningkatan PAD,” jelasnya.

Fajar menargetkan dalam waktu tiga bulan ke depan akan terjadi peningkatan signifikan. Evaluasi lanjutan akan terus dilakukan untuk memastikan semua sektor bergerak sesuai arahan dan target.

“Kalau capaian PAD terus membaik, tentu ruang fiskal kita akan lebih kuat untuk mendorong pembangunan yang merata dan berkelanjutan,” imbuhnya.

Di tempat yang sama, Kepala Bapenda Sumedang, Rohana, menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan solusi digital untuk mendukung optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah, yaitu melalui sistem Online Retribusi Sistem (ORS).

“ORS ini merupakan sistem online terpadu untuk pembayaran dan pencatatan retribusi daerah di lingkungan Pemda Sumedang. Kami berharap para Kepala SKPD pengelola retribusi bisa memaksimalkan penggunaan sistem ini demi meningkatkan penerimaan daerah,” ujar Rohana.(jim)