RADARSUMEDANG.ID, JAKARTA – Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir mendadak diundang khusus oleh Presiden Joko Widodo ke Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/1/2023).
Dalam keterangan persnya, Bupati Dony mengatakan undangan yang dimaksud merupakan permintaan khusus dari Presiden agar dirinya memaparkan best practice penanganan stunting yang dilaksanakan di Kabupaten Sumedang.
“Pasca pertemuan saya dengan Pak Presiden saat peresmian Bendungan Sadawarna, ternyata saya diundang langsung untuk memaparkan keberhasilan Sumedang dalam penanganan stunting. Karena sebagaimana kita ketahui penurunan stunting di Sumedang cukup tinggi dari baseline Tahun 2018 di angka 32,2 menjadi 8,27 di Tahun 2022,” kata Bupati Dony.
Kepada Presiden Joko Widodo dan sejumlah Menteri, dirinya menjelaskan bahwa penanganan stunting di Kabupaten Sumedang tidak lepas dari digitalisasi.
“Kami menggunakan teknologi sebagai tools yakni SPBE dengan platform bernama Simpati, Sistem Pencegahan Stunting Terintegrasi. Semua stakeholders mulai dari kader Posyandu sampai dengan Dinas Kesehatan menggunakan aplikasi tersebut,” ujarnya.
Ia juga memaparkan, setiap Bulan Penimbangan Balita Posyandu pada bulan Agustus, kader posyandu meng-input data lingkar kepala, berat badan, dan tinggi badan bayi dan Balita by name by address. Termasuk berbagai kendalanya, kemudian pihak desa, kecamatan, Puskesmas dan Dinas Kesehatan menindaklanjuti laporan dalam aplikasi tersebut.
“Semua data tersebut dikelola oleh artificial intelligent (AI) untuk mendapatkan rekomendasi dalam penanganannya. Karena setiap tempat pasti berbeda permasalahannya. Ini adalah bagian mengkolaborasikan dan mengorkestrasikan seluruh komponen yang ada untuk menangani stunting,” paparnya.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo melalui Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin meminta agar kabupaten/kota lainnya dapat mereplikasi implementasi SPBE dalam penanganan stunting dari Kabupaten Sumedang.
“Khusus untuk stunting, beliau (Presiden) menyarankan agar ditentukan di bawah koordinasi Bapak Wapres, Bapak Menko PMK, dan Kepala BKKBN, untuk memilih. Bisa 20, 30 atau sampai 50 kabupaten/kota yang memang sudah baik nilai SPBE-nya, juga stunting-nya tinggi. Supaya apa yang sudah dilakukan di Sumedang ini bisa langsung direplikasi,” ucap Menkes Budi.
Gayung bersambut lanjut Menkes, Presiden berencana mengirim langsung Bupati Sumedang untuk membantu bupati dan walikota di daerah-daerah yang nilai stunting-nya masih tinggi. Termasuk nilai SPBE-nya agar bisa segera seperti Sumedang.
“Di samping sistem pemerintahan berbasis elektronik yang baik, Kabupaten Sumedang juga memiliki proses bisnis dan sistem data yang terintegrasi,” jelas Menkes Budi. (jim/net).
