BPS RI ‘Naksir’ pada Layanan Digital Pemkab Sumedang

oleh
FOR RADARSUMEDANG.ID LAUNCHING: Wakil Bupati Sumedang H Erwan Setiawan saat melakukan penandatanganan nota kesepahaman antara BPS RI dengan Pemkab Sumedang dalam rangkaian Launching Reformasi Birokrasi BPS Tahun 2023 dan Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 di Jakarta, Senin (30/1).

RADARSUMEDANG.ID – Badan Pusat Statistik (BPS) RI menunjukkan ketertarikannya pada layanan digital milik Pemerintah Kabupaten Sumedang yaitu e-Sakip Desa. Itu terungkap di sela penandatanganan nota kesepahaman antara BPS dengan Pemkab Sumedang dalam rangkaian Launching Reformasi Birokrasi BPS Tahun 2023 dan Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 di Jakarta, Senin (30/1).

 

Kepala BPS RI Margo Yuwono mengatakan, Sumedang terpilih sebagai pilot project program tersebut lantaran memiliki platform layanan pemerintahan dan pendataan berbasis digital, hingga ke level desa melalui e-Office Desa yang berdampak positif terhadap penurunan angka kemiskinan.

 

Artinya kata dia, BPS bakal melakukan integrasi data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dengan aplikasi e-SAKIP Desa yang dikembangkan Pemkab Sumedang. Hal ini tentunya sebagai upaya mendukung program pengentasan kemiskinan serta untuk mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

 

“Sumedang sudah memiliki e-Office desa, juga punya program unggulan misalkan pengentasan stunting. Ini menjadi praktik baik yang juga nanti akan diintegrasikan dengan platform Regsosek yang akan dibangun,” kata Margo Yuwono.

 

Sementara Wakil Bupati Sumedang Erwan Setiawan menyambut baik atas penunjukan Sumedang dalam program tersebut. Mengingat Sumedang sangat menyadari pentingnya peran data dalam perumusan pembangunan daerah.

 

Selain itu data menjadi acuan utama bagi Kepala Daerah dalam mengambil kebijakan sehingga melalui penandatanganan ini, diharapkan semakin meningkatkan upaya Sumedang dalam mempersiapkan data yang terintegrasi. “Kami sedang berupaya mewujudkan SPBE semaksimal mungkin. Hal ini sudah barang tentu membutuhkan data yang akurat, terintegrasi dan mutakhir,” ujar Erwan.

 

Erwan menambahkan, e-Office Desa yang selama ini sebagai medium konsolidasi ke tingkat desa terus dikembangkan dalam berbagai program. “Tidak hanya sebagai layanan publik yang berkaitan dengan administrasi belaka, tetapi juga kita kembangkan dalam menekan angka kemiskinan, penanganan stunting dan lain sebagainya,” jelas Erwan. (jim)