RADARSUMEDANG.id, KOTA — Kepala Bappppeda Sumedang, Agus Wahidin, membahas penataan Kawasan Perkotaan Jatinangor yang masih dalam proses. Proses ini melibatkan berbagai pihak, termasuk akademisi dan sektor swasta. Agus mengakui bahwa masalah di Jatinangor tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Sumedang, melainkan juga memerlukan perhatian dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
“Penting untuk diingat bahwa Jatinangor tidak bisa hanya diatasi oleh kabupaten saja. Sebagai langkah awal, kita berkolaborasi dengan PT Inti, bukan hanya dari APBD. Kerjasama juga melibatkan pemerintah daerah dan sektor swasta, termasuk perusahaan dari Estonia dan PT dari Singapura yang tertarik untuk melakukan penataan di Jatinangor,” kata Agus Wahidin kepada media saat menjadi narasumber dalam sebuah acara di Sapphire City Park, Sumedang Utara.
Mengenai implementasi Peraturan Daerah Kawasan Perkotaan Jatinangor (Perda KPJ) yang telah disahkan oleh DPRD Kabupaten Sumedang, Agus Wahidin menegaskan bahwa perlu pemahaman yang benar dari masyarakat.
“Perda KPJ bukan berarti merubah total Jatinangor atau memperbaiki. Ini merupakan upaya kami untuk setidaknya dapat menghambat masalah sosial dan lingkungan di Jatinangor dan sekitarnya,” ujarnya.
Agus menekankan bahwa Perda yang telah disahkan harus menjadi alat dan kekuatan untuk menyelesaikan persoalan yang ada di Jatinangor. Perda ini diharapkan dapat menjadi wadah untuk mengatasi berbagai masalah di kawasan tersebut dan menjadi daya tarik bagi pendidikan dan investasi di Kabupaten Sumedang.
“Perda ini menjadi alat dan kekuatan sekecil apapun untuk mengatasi berbagai persoalan di Jatinangor. Jangan salah persepsi bahwa dengan Perda ada sumberdaya yang harus dimiliki, sehingga melalui Perda, kita melibatkan semua pihak,” tambahnya.
“Mari bersama-sama, Jatinangor menjadi fokus masalah yang harus segera diatasi,” pungkasnya.(jim)
