“Kami sendiri telah berinisiatif meneruskan Surat Edaran tersebut ke tingkat kecamatan untuk diteruskan ke desa, walaupun dalam kenyataan masih banyak warga yang datang ke Dinsos,” ungkap Asep.
Menanggapi kondisi tersebut, Asep menyebut pihaknya tak bisa berbuat banyak.
“Walaupun memang secara hati nurani kasihan juga ketika mereka tak bisa dilayani,” tuturnya.
Sementara itu Kabid SDM, Umum dan Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Cabang Sumedang, M. Fajar Mutaqin membenarkan jika rekomendasi Dinsos tidak lagi berlaku untuk proses pembuatan Kartu BPJS langsung aktif.
Menurutnya kebijakan ini dicabut menyusul terbitnya Perpres No tahun 2018.
Ia menjelaskan, bagi warga yang kurang mampu, didaftarkan ke dalam program Jamkesda PBI APBD.
Terpisah, Kabid Sumber Daya Kesehatan (SDK) Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang, Ida Marlaida mengaku kaget dengan adanya kebijakan tersebut.
