RADARSUMEDANG.id, KOTA – Pemerintah Kabupaten Sumedang menegaskan komitmennya dalam penanggulangan HIV/AIDS. Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir, menyampaikan bahwa pembangunan harus bersifat inklusif dengan prinsip no one left behind. Artinya, seluruh warga, termasuk Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) dan Anak dengan HIV/AIDS (ADHA), berhak mendapatkan perlindungan dan pelayanan yang setara.
Bupati Dony menyoroti fenomena HIV/AIDS di Sumedang yang menyerupai gunung es. Dari total 484 kasus yang tercatat, diyakini masih banyak kasus lain yang belum terungkap.
“Karena itu, langkah kuratif dan preventif harus berjalan beriringan, mulai dari tes HIV, pelacakan (tracing), hingga edukasi tentang perilaku berisiko,” ujar Dony saat menerima audiensi Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Sumedang di Gedung Negara, belum lama ini.
BACA JUGA: Unpad Tanggapi Dugaan Kasus Asusila Dokter Kandungan Alumni FK di Garut
Dony menegaskan bahwa penanganan harus dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi, dari hulu ke hilir. Edukasi kepada masyarakat, menurutnya, sangat krusial dan bisa dilakukan lewat berbagai media, buku, maupun film.
“Basis utamanya adalah keluarga. Pendidikan sejak dini penting agar anak-anak kita tidak terjerumus pada perilaku berisiko,” tambahnya.
Ketua KPA Sumedang, Retno Ernawati, menekankan pentingnya penguatan upaya pencegahan di tingkat hulu. Ia mengajak semua pihak, terutama Dinas Komunikasi dan Informatika, untuk ikut berperan aktif menangkal penyebaran konten negatif di media sosial yang bisa mendorong perilaku seksual berisiko.
“Kami di hilir menangani ODHA yang sudah terkonfirmasi. Tapi hulunya harus diperkuat agar masyarakat tidak tertular. Kesadaran ODHA untuk tidak menularkan kepada pasangan juga sangat penting,” ujar Retno.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang, dr. Aceng Solahudin Ahmad, menyampaikan bahwa saat ini telah tersedia 16 sarana Pelayanan Dukungan dan Pengobatan (PDP) di Puskesmas. Ia juga menekankan pentingnya pengobatan segera pascadiagnosa dan pencegahan penularan lebih lanjut, termasuk dengan pelatihan konselor dan pelibatan fasilitas kesehatan swasta.
Direktur RSUD Umar Wirahadikusumah Sumedang, dr. Enceng, turut menyoroti tantangan pembiayaan layanan kesehatan bagi pasien ADHA. Ia menyambut baik arahan Bupati untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, agar tidak ada warga yang terhambat akses layanan kesehatan karena faktor ekonomi.(gun)
