Para Demonstran Nyaris Tutup Jalan Tol Cisumdawu, Ini Tuntutan Mereka

oleh
FOR RADARSUMEDANG.ID DEMO: Ratusan warga tiga desa melakukan aksi demo di pinggir jalan Tol Cisumdawu, Desa Sirnamulya, Rabu (15/3). Warga menurut penyelesaian dampak pembangunan tol.

RADARSUMEDANG.ID Sekitar seratus warga terdampak pembangunan Tol Cisumdawu menggelar aksi di sebagian ruas jalan tol tersebut, tepatnya di kawasan Desa Sirnamulya, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang pada Rabu (15/3). Ratusan warga tersebut berasal dari tiga desa terdampak proyek tol, yakni Desa Sirnamulya, Desa Mulyasari dan Desa Girimukti, Kecamatan Sumedang Utara.

 

Aksi warga itu sempat mengganggu lalu lintas tol dari arah Sumedang menuju Cileunyi. Petugas kepolisian dibantu pihak CKJT terpaksa menutup satu lajur jalan karena warga memasuki area tersebut. Bahkan, karena pihak Pemda Sumedang tak kunjung datang, warga nyaris menutup badan jalan.

 

Beruntung pihak kepolisian dan TNI berhasil menenangkan warga, sehingga penutupan jalan tidak dilakukan. “Kami melakukan aksi demo menuntut hak kami warga masyarakat dari tiga desa. Yang pertama terkait letak bumi dan bangunan. Kemudian tanah sawah yang sempat tergerus oleh air, akibat adanya penyempitan dampak proyek tol,” kata Iyan, warga Desa Mulyasari.

 

Dikatakan, tuntutan warga yakni adanya kompensasi terhadap tanah dan sawah yang rusak akibat dampak tol. Kemudian pembebasan tanah dan bangunan yang terdampak tol. Ia menggambarkan, sejak ada pembangunan tol di Seksi 2 itu, sejumlah rumah warga mengalami retak-retak sehingga tidak bisa dihuni lagi.

 

“Kami mohon realisasinya kepada bapak bupati, bapak gubernur, bapak presiden. Sudah 2 tahun kami berjuang menunggu hak kami, tapi ternyata pemerintah mengabaikan,” katanya.

 

Warga lainnya, Rahmat mengatakan, dirinya belum mendapatkan ganti rugi, setelah rumah dan tanahnya terdampak tol. “Saya dikontrakkan tapi belum dibayar, tapi rumah saya sudah habis, sudah hancur. Tapi pemerintah tanggungjawabnya tidak ada,” katanya.

 

Menurutnya, seharusnya pemerintah membela masyarakat kecil yang terdampak pembangunan nasional. Sebab masyarakat sudah mau tanah dan bangunan rumahnya dibebaskan demi pembangunan.

 

“Pemerintah harus malu, ini jalan sudah dipakai, sedangkan tanah masyarakat belum dibayar. Kalau seperti ini terus kami akan tutup jalan tol,” ucapnya.

 

Setelah melakukan aksi sekitar 4 jam di jalan tol, warga kemudian melakukan audiensi di Aula Desa Sirnamulya. Audiensi dihadiri Asisten Daerah 2 Kabupaten Sumedang, Hilman Taufik, perwakilan Polres dan perwakilan Kodim.

 

“Dari sekian banyak yang telah disampaikan, sudah kami kompilasi datanya. Sudah kami pilah sesuai dengan bentuk dampaknya,” kata Hilman.

 

Pemkab Sumedang, sambung Hilman, akan membentuk tim dari unsur Muspika, Babinsa, Bhabinkamtibmas dan kepala desa untuk melakukan verifikasi. Data yang dikumpulkan dari tim tersebut, nantinya akan menjadi bahan untuk dirapatkan oleh Forkopimda yang rencananya dilakukan minggu depan.

 

“Ini sesuai arahan pak bupati. Rapat khusus untuk membahas dampak jalan tol. Dalam rapat Forkopimda itu nanti akan diputuskan penanganan dampak sesuai dengan jenis masalahnya, apakah itu rumah terdampak, tanah terdampak. Apapun itu nanti akan diputuskan oleh pak bupati dan yang lainnya,” kata Hilman.

 

Penanganan dampak tol, kata Hilman, nantinya akan dilakukan bersama-sama antara Pemda Sumedang, Pemprov, termasuk CKJT dan pelaksana pembangunan.

 

“Jadi semuanya akan diundang, akan dibahas bagaimana bentuk kontribusi untuk penyelesaian dampak di lapangan,” ujarnya. (gun)