RADARSUMEDANG.ID – Seiring dengan munculnya berbagai varian baru yang salah satunya varian Delta dengan daya tular yang lebih cepat serta sudah terdeteksi ada di Kabupaten Sumedang, Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Sumedang melakukan berbagai persiapan untuk pemberlakuan PPKM Darurat per hari ini, Sabtu (3/7).
Pasalnya sebagaimana arahan Presiden RI terkait pemberlakuan PPKM Darurat untuk wilayah Jawa-Bali mulai 3 sampai 20 Juli 2021.
Bupati Sumedang H. Dony Ahmad Munir yang juga Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Sumedang telah menyampaikan setidaknya ada tiga hal tindaklanjut kebijakan Presiden RI tentang pemberlakuan PPKM Darurat.
Pertama, evaluasi Pelaksanaan PPKM di Kabupaten Sumedang. Kedua berkaitan dengan PPKM Darurat yang akan dilaksanakan. Ketiga, catatan/penekanan atas pelaksanaan PPKM Darurat, karena ada beberapa hal teknis yang mungkin belum diatur dan akan diatur secara khusus di Kabupaten Sumedang.
Berangkat dari itu, pihaknya akan mengawasi pelaksanaan PPKM Darurat dari mulai Kabupaten hingga Kecamatan bersama Forkopimcam untuk memastikan protokol kesehatan dijalankan dengan baik dibantu dengan Satgas Desa untuk melakukan pengawasan.
“Terus lakukan operasi yustisi, karena Sumedang dikelilingi oleh zona merah. Pastikan untuk mengawasi orang yang masuk terutama dari luar kota. Mungkin saja bus yang masuk Sumedang pun akan dicek semuanya,” ucap Dony saat menggelar Rakor Penanganan Covid-19 Kabupaten Sumedang bersama Forkopimda dan unsur lainnya secara virtual, Jum’at (2/7).
Ia pun menginginkan PPKM Darurat betul-betul efektif sehingga tanggal 20 Juli mendatang sudah bisa mengendalikan kembali Covid-19. Terlebih Pemerintah Pusat menargetkan pada masa PPKM Darurat bisa menekan 10.000 kasus.
“Akan tetapi kalau Sumedang harus punya target atau setidaknya per hari bisa terkendali misalkan dibawah 50 sampai 100 kasus. Jadi 3 sampai 20 Juli ini maksimalkan supaya cepat selesai, daripada longgar yang nantinya akan lama,” ujarnya seraya memerintahkan semua pihak mengawasi jalannya PPKM Darurat.
Selain itu lanjutnya, sebagaimana masukan dan saran dari berbagai pihak agar dipersiapkan tempat isolasi terpusat, minimal satu desa/kelurahan satu tempat isolasi dengan catatan harus ada petugasnya.
“Kalau rumah Titirah Simpati kan khusus untuk bergejala. Tapi saya sudah koordinasi ada barak 301 dan Dalmas sebagai tempat isoman terpusat. Karena sekarang ini banyak kasus isoman tapi tidak taat Prokes, lantaran barang infeksius dari tempat isoman yang akhirnya menyebar karena pembuangan sampahnya,” katanya.
