RADARSUMEDANG.ID, SUKASARI – Anggota DPRD Sumedang serentak melaksanakan pengawasan terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Covid-19,
diseluruh Kecamatan di Sumedang.
Dalam melakukan pengawasannya, Anggota dewan dibagi beberapa Tim, tugasnya melakukan pemantauan ketiap kecamatan sesuai daerah pemilihan (Dapil) masing-masing dewan.
Untuk Dapil VI tim yang terdiri dari Dadi Sopandi, Yuliyanti dan Yanti Siti Nurhayati melakukan pengawasan ke Puskesmas Sukasari dan Kantor Kecamatan Sukasari.
“Ini merupakan fungsi pengawasan anggota dewan terkait PPKM Darurat yang ada dikecamatan Sukasari, menggali informasi serta permasalahan-permasalahan warga yang banyak terpapar virus corona,” ucap Dadi Sopandi kepada Radar Sumedang. Kamis (08/07).
Dadi mengaku, dalam pengawasan yang dilakukannya pihak banyak menerima informasi terkait kendala-kendala atau masalah yang dihadapi para petugas dalam menangani Covid-19.
“Kendala yang perlu diperhatikan secara khusus oleh semua kalangan di DPRD terkait anggaran honor nakes yang sampai saat ini belum terealisasi dari 10 bulan lalu,” ucapnya.
Kondisi tersebut membuatnya merasa prihatin. Sebab, selama ini Nakes merupakan ujung tombak dalam menghadapi Pandemi Covid-19.
“Kasihan mereka sudah babak belur mengurus yang positif, termasuk bidan yang tadinya tidak berfungsi untuk menangani yang terpapar Covid, tapi hari ini mau tidak mau harus menangani yang terpapar. Bahkan ada bidan Desa Sukarapih positif, dan itu harus ada perhatian khusus dari pemerintah hususnya masalah insentif,” ucapnya.
Menurutnya, semua anggaran di Kabupaten Sumedang diinformasikan untuk penanganan Covid-19, tapi ternyata tidak seenak yang diterima anggota dewan di kabupaten. Artinya entah tahapan atau pencairannya seperti apa.
“Tadi juga pa Camat Sukasari mengeluhkan APD kurang, yang positif diisoma tidak bisa ditangani secara maksimal, sehingga sampai meninggal, itu tanggung jawab siapa, apakah pemerintah hanya bisa mencatat saja dan mendokumentasikannya bahwa ada yang meninggal Covid tapi penanganan kurang, seharusnya tidak seperti itu,” tambahnya.
Kendati demikian, lanjut Dadi, setelah mendapat informasi, langkah selanjutnya mudah-mudahan bersama yang lainnya bisa mendorong secara maksimal kendala-kendala yang dihadapi saat melakukan pengawasan.
“Nanti akan dibahas secara resmi, dan ini sudah menjadi bahasan hususnya dikomisi 1, walaupun Dinkes tidak masuk leading sektor, namun pada intinya menghadapi kondisi saat ini, kita harus sama-sama berjuang untuk mengurangi lonjakan kasus Covid-19 ini, nanti dibahas di DPRD supaya ada realisasi secara maksimal,” tutupnya.
Sementara itu, camat Sukasari Agus Wahidin mengapresiasi kepada anggota DPRD Sumedang yang telah melakukan pengawasan PPKM Darurat Covid-19 terutama di Kecamatan Sukasari.
“Apa yang tadi disampaikan real dengan keadaan yang terjadi saat, mudah-mudahan ada solusi sehingga penanganan kasus Covid-19 bisa maksimal,” tutupnya. (tha).
