RADARSUMEDANG.ID – Forkopimda Kabupaten Sumedang telah melakukan evaluasi terhadap penerapan PPKM Darurat Covid-19.
Evaluasi seperti biasanya dilakukan secara virtual bersama Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Sumedang dan juga para Kapolsek dan Danramil di wilayah Kabupaten Sumedang.
Masing-masing melaporkan hasil monitoring tingkat kecamatan dan desa yang dilakukan selama PPKM Darurat serta menyampaikan beberapa saran dan masukan atas temuan di lapangan.
Bupati Sumedang H. Dony Ahmad Munir menyampaikan, monitoring yang dilakukan Forkopimda merupakan bentuk penanganan Covid-19 dari hulu melalui pengawasan ke tiap Posko di kecamatan dan desa.
Pasalnya selama beberapa hari, Forkopimda, Wakil Bupati dan Sekda semua dibagi habis turun melaksanakan pemantauan guna memastikan langsung kesiapsiagaan para petugas dan kekurangan yang di lapangan.
Kata Dony berdasarkan laporan yang diterima, rata-rata di setiap wilayah sudah ada Posko sampai ke tingkat desa, tempat isolasi terpusat berikut petugasnya. Meskipun diakui belum dimanfaatkan secara optimal.
“Di beberapa kecamatan yang dikunjungi ada yang sudah mempunyai tempat isolasi terpusat tingkat desa, dan masih ada yang belum punya. Yang sudah ada juga masih pada kosong,” ujarnya, Senin (12/7) malam.
Selain itu dari hasil pemantauan di beberapa Puskesmas lanjutnya, ditemukan beberapa keterbatasan obat, vitamin, APD dan oksigen.
“Kekurangan logistik di Puskesmas akan segera dipenuhi mengingat BTT ke-2 akan cair. Khusus untuk kebutuhan oksigen kita akan pasok dari vendornya langsung selain dari RSUD,” katanya.
Lebih dari itu sambungnya, berkaitan dengan pemulasaraan jenazah dengan prosedur penanganan Covid-19 disebut-sebut sudah mulai efektif dilaksanakan oleh tim pemulasara jenazah di tingkat desa/kecamatan yang sebelumnya mendapatkan pelatihan.
“Alhamdulillah sudah bisa dilakukan oleh tim pemulasaraan di desa dan kecamatan. Jadi sekarang tidak harus antre lagi untuk dipulasara di RSUD,” sebut Dony.
Diakuinya ketersediaan APD dan peti mati, perlu adanya dukungan dalam bentuk insentif bagi tim petugas pemulasaraan.
“Termasuk dalam hal ini perlu adanya dukungan insentif bagi para petugas. Mengingat tugasnya yang cukup berat dan berisiko,” imbuhnya.
Dony menerangkan implementasi PPKM Darurat di daerah, sudah terlihat dengan adanya penyekatan-penyekatan di sebagian jalan lingkungan, kendati bersifat alakadarnya di samping penyekatan yang dilakukan Polres Sumedang.
“Keberadaan pos-pos penyekatan terus diintensifkan dalam upaya mengurangi mobilitas masyarakat. Termasuk yang dilakukan oleh masyarakat di lingkungannya,” terangnya.
Meski demikian, masih ditemukannya kerumunan di pasar-pasar tradisional di daerah sehingga harus disikapi oleh Satgas eksternal Diskoperindag dengan pengawasan ‘man to man marking’ dan wawar Prokes.
“Pemantauan penerapan Prokes di pasar-pasar tradisional perlu lebih diperketat dan dilakukan secara mobile oleh Satgas Eksternal dinas,” tandasnya. (jim)
